Moratorium penerimaan PNS diusulkan tidak berlaku di Kemenkeu

Pihaknya membutuhkan banyak tambahan PNS baru untuk Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai.

Kementerian Keuangan akan meminta pengecualian kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk dapat membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan pihaknya membutuhkan banyak tambahan PNS baru untuk Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai. Pasalnya, negara membutuhkan pemasukan besar untuk membiayai pembangunan.

"Tapi masih usulan. Di mana kami itu, dikecualikan dalam moratorium karena kan pajak dan bea cukai butuh banyak," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (6/11).

Kemenkeu, lanjutnya, masih menunggu penganggaran sebelum menentukan jumlah formasi penerimaan. "Memang tidak seluruh Kementerian yang nantinya ada moratorium," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan rencana moratorium atau penghentian sementara penerimaan PNS akan disesuaikan dengan kondisi kepegawaian secara nasional.

"Moratorium dijadwalkan lima tahun. Tetapi dalam perjalanan waktu jika kondisi keuangan negara sudah membaik, kebutuhan pegawai juga meningkat maka bisa saja pada tahun ke-3 penerimaan PNS dibuka kembali," kata Yuddy.