Mobil murah benamkan program Jokowi majukan transportasi umum

Pemerintah saat ini hanya berpegang dengan egonya masing-masing tanpa ada sinkronisasi kebijakan.

Pemerintah dinilai tidak pernah kompak dalam menjalankan suatu program. Salah satunya adalah program mobil murah yang baru saja diluncurkan.

Program mobil murah ini dinilai sangat bertentangan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang sedang gencar melakukan peremajaan angkutan umum.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan seharusnya pemerintah pusat tidak mengeluarkan izin mobil murah dan membantu Jokowi dalam menyediakan angkutan umum yang laik di Jakarta.

"Mobil murah atau apapun basisnya pakai BBM yang pasti minum impor juga, itu yang berat. Jokowi sedang melakukan peremajaan transportasi umum, justru kenapa tidak itu uang disediakan. Itu efisiensi, industri, penyediaan transportasi murah tercapai," katanya di Jakarta, Rabu (25/9)

Menurut pandangan Enny, pemerintah sekarang hanya berpegang dengan egonya masing-masing tanpa ada sinkronisasi antara satu kebijakan dan kebijakan lainnya. Mobil murah ini juga mengancam program Jokowi dalam merevitalisasi angkutan umum di Jakarta.

"Mereka partial. Sudah dipastikan kebijakan publik ini tidak optimal. Kenapa ga bisa dicari jalan keluar tanpa ego kepentingan. Semua kebijakan publik dibicarakan ya," katanya.

Kebijakan mobil murah juga disebut bukan kebijakan terbaik karena telah menimbulkan polemik di pemerintahan maupun di masyarakat. "Kebijakan yang polemik itu sudah pasti tidak bagus. Harusnya pemerintah meminta masukan. Dampaknya meminimalkan dan memaksimalkan," tutupnya.

Seperti diketahui, beberapa program transportasi umum Jakarta telah dicanangkan oleh Jokowi. Beberapa diantaranya adalah Mass Rapid Transit (MRT), monorail dan pengadaan 1.000 bus transportasi umum.

Namun sayangnya, tahun ini, program pengadaan bus baru dapat disediakan sebanyak 400 unit.