Misbakhun: Otoritas pajak independen gagasan Jokowi harus diwujudkan

2017-05-09 18:06:50

Pajak

Tim Reformasi Pajak diharapkan mengutamakan percepatan penguatan otoritas pajak yang akan dilihat sebagai desain keinginan Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Penerimaan Pajak sesuai visi Nawa Cita.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, pajak menjadi penting sebagai penerimaan utama, karena dalam UUD 1945 pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-undang. Sedangkan, faktanya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tugas yang besar hanya terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

"Permenkeu itu sebagai turunan dari Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Kementerian yang akan selalu berganti setiap perubahan kabinet, sehingga tidak memberikan kepastian jangka panjang," kata Misbakhun di Jakarta, Selasa (9/5).

Misbakhun mencontohkan negara-negara di Asia Tenggara yang sudah memiliki badan otoritas pajak, seperti di Singapura sudah independen sejak 1993, Malaysia sejak 1992, hasilnya penerimaan mereka naik secara signifikan.

"Kementerian Keuangan harus mulai berbesar hati bahwa ke depannya, otoritas pajak dan kemenkeu akan terpisah, dan semoga perpisahan ini dapat dilaksanakan melalui proses yang baik, dengan kesadaran dan semangat perbaikan demi kemajuan dan kemandirian Republik," pungkasnya.

(mdk/sau)