Meski peroleh WTP, Menhub Budi tegaskan masih banyak pekerjaan rumah
Meski peroleh WTP, Menhub Budi tegaskan masih banyak pekerjaan rumah. Menteri Budi mengaku dalam laporan keuangan kemenhub 2016 masih ditemukan beberapa masalah. Masalah tersebut antara lain adalah pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kementerian Perhubungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun, demikian kementerian perhubungan masih perlu melakukan evaluasi terhadap beberapa hal yang dianggap belum maksimal.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku dalam laporan keuangan kemenhub 2016 masih ditemukan beberapa masalah. Masalah tersebut antara lain adalah pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Permasalahan hasil temuan pemeriksaan BPK, diantaranya pengelolaan PNBP, penganggaran belanja yang belum sesuai ketentuan dan pengelolaan aset tetap," ujar Menhub Budi di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/5).
Menhub Budi mengatakan, selain masalah tersebut, dalam laporan keuangan kemenhub 2016 masih ditemukan potensi dan kelebihan pembayaran, pemanfaatan aset serta denda yang belum dikenakan. Dia berjanji akan segera melakukan koreksi terhadap hasil temuan tersebut.
"Sebagian permasalahan telah kami tindaklanjuti, seperti melakukan penyetoran ke kas negara serta melakukan koreksi dalam laporan keuangan 2016," pungkasnya.
Baca juga:
4 Pembelaan para menteri, LKPP dapat disclaimer hingga diamuk Jokowi
Ini jawaban Menteri Susi, KKP diganjar disclaimer oleh BPK
4 Fakta kemarahan Jokowi, prestasi LKPP terbaik tercoreng disclaimer
Dapat WTP, Jonan sebut pengelolaan keuangan ESDM harus dipertahankan
Menebak penyebab Bekraf dapat opini disclaimer dari BPK
Jokowi kesal kementerian dapat disclaimer BPK, termasuk KKP & Bekraf
Ini 8 rekomendasi BPK untuk kementerian belum dapat WTP