Meski ada tahun politik, pertumbuhan ekonomi RI diprediksi tetap meningkat

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2 persen tahun ini. Angka tersebut bahkan akan meningkat di tahun depan meski ada momen pemilihan umum (pemilu). Dia menjelaskan, kebijakan fiskal telah memperkuat kebijakan moneter yang mengisyaratkan komitmen pemerintah terhadap stabilitas ekonomi.

2018-09-20 20:17:46

Pertumbuhan Ekonomi

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2 persen tahun ini. Angka tersebut bahkan akan meningkat di tahun depan meski ada momen pemilihan umum (pemilu).

"Dan di tahun 2019 secara bertahap meningkat hingga 5,3 persen pada tahun 2020," kata Country Director World Bank Indonesia, Rodrigo Chavez, dalam acara laporan Indonesia Economic Quarterly Bank Dunia edisi September 2018 yang dirilis hari ini di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (20/9).

Dia menjelaskan, kebijakan fiskal telah memperkuat kebijakan moneter yang mengisyaratkan komitmen pemerintah terhadap stabilitas ekonomi. "Meskipun tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilihan umum, defisit fiskal diproyeksikan menurun di kedua tahun tersebut, yang mengurangi pasokan aset berdenominasi Rupiah," ujarnya.

"APBN tahun 2019 mengantisipasi konsolidasi lebih lanjut berdasarkan target pendapatan dan pengeluaran yang realistis secara luas."

Dia melanjutkan, permintaan dalam negeri diperkirakan tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. "Percepatan yang tidak terlalu besar dalam konsumsi swasta diperkirakan akan berlanjut karena inflasi yang stabil, pasar tenaga kerja yang tinggi, dan menurunnya suku bunga pinjaman," ujarnya.

Sementara itu, konsumsi pemerintah juga diproyeksikan akan meningkat karena pertumbuhan penerimaan menciptakan ruang bagi konsolidasi fiskal dan pengeluaran tambahan. "Pertumbuhan investasi diperkirakan akan tetap tinggi, yang pada awalnya oleh karena momentum investasi publik dan pertambangan terus berlanjut, dan kemudian dengan berkurangnya ketidakpastian politik pasca pemilihan umum."

(mdk/bim)