Menteri Yuddy ancam evaluasi tunjangan kinerja aparat negara

Jika, kementerian dan lembaga yang menaungi lamban dalam mendukung implementasi paket kebijakan ekonomi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnanrdi mengancam bakal mengevaluasi tunjangan kinerja aparat negara. Jika, kementerian dan lembaga yang menaungi lamban dalam mendukung implementasi paket kebijakan ekonomi.

"Bagi kementerian yang lamban, nilai reformasi birokrasinya akan berkurang. Otomatis kenaikan tunjangan kinerjanya akan dievaluasi lagi," kata Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/11).

Menurut Yuddy, pihaknya juga bertanggung jawab menyukseskan implementasi dari setiap paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah.

"Kami akan evaluasi, bagaimana kondisi aparatur, kelembagaan, business process penyelenggaraan pelayanan publik," katanya. "Contoh terkait Indonesia National Single Window (INSW), bagaimana efektivitasnya? Apakah sudah optimal?"

Dia mengungkapkan, setiap birokrasi dihadapkan pada permasalahan klasik. Yaitu, terjebak pada aturan (rule based) sehingga terkesan kaku.

Padahal, lanjut dia, untuk merespon dinamika masyarakat serta perkembangan ekonomi dan investasi, birokrasi harus berorientasi kepada kinerja (performance based). Bahkan harus mulai mengarah kepada birokrasi yang dinamis (dynamic governance).