Menteri Susi: Nelayan tak butuh subsidi, tapi Solar ada di mana-mana
"Saya sudah minta kapal yang di bawah 30 GT 1,2 juta kilo liter juga dihilangin (subsidinya), tapi sampai hari ini kok masih ada. Padahal keluhan nelayan kami ini tidak perlu subsidi, kami perlu (stok) solar ada di mana-man," kata Susi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerja sama dengan PT Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk para nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut karena peliknya distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan.
"Yang subsidi BBM itu yang dapat hanya industri saja. Makanya saya bilang ke pak Massa Manik (Direktur Utama PT Pertamina) tentang subsidi nelayan tidak perlu, yang penting ada di mana-mana," kata Susi, usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pertamina, di kantornya, Senin (31/7).
"Subsidi ini yang nikmati ternyata industri yang tidak sepantasnya mendapat subsidi ini. Karena Pertamina yang kuat yang sehat akan menjadi partner kita dalam mengembangkan SKPT (sentra kelautan dan perikanan terpadu)," lanjutnya.
Susi menekankan, Pertamina harus fokus memenuhi BBM nelayan terutama di pulau-pulau terpencil agar pasokan ikan di Indonesia tidak terganggu dalam proses distribusi. Menurut Susi, dia sudah minta Pertamina mencabut subsidi BBM untuk nelayan sejak lama, yakni seminggu usai dirinya dilantik menjadi Menteri.
"Saya sudah minta kapal yang di bawah 30 GT 1,2 juta kilo liter juga dihilangin (subsidinya), tapi sampai hari ini kok masih ada. Padahal keluhan nelayan kami ini tidak perlu subsidi, kami perlu (stok) solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut (subsidi), tapi kembalikan solar ada di mana-mana nelayan membutuhkan," tegas Susi.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik berjanji akan menyalurkan BBM untuk para nelayan. "Jadi kerja sama ini segera ketersediaan (yang utama) bukan subsidinya, bukan harganya. Nelayan itu bisa bayar (non subsidi), cuma dengan sistem subsidi itu disinyalir kemudian malah distribusinya malah susah, itu yang nanti kita bicarakan. Kita berharap regulasinya segera keluar untuk bisa merealisasikan kerja sama ini," pungkasnya.
Baca juga:
Gandeng Kemenhub, KKP bebaskan biaya pengukuran kapal nelayan
Dari 2,7 juta nelayan RI, hanya 1 juta dijamin asuransi
Cuaca buruk di Jembrana, perahu terbalik dan dua nelayan tenggelam
Pertamina serahkan Rp 3 M tingkatkan kesejahteraan nelayan Banten
Diterima Istana, nelayan minta aturan cantrang dilonggarkan