Menteri Susi Minta Perkembangan Industri 4.0 Diantisipasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kemajuan teknologi dan era industri 4.0 harus dapat dihadapi, diantisipasi, dan dimanfaatkan dengan baik. Sebab, industri 4.0 bisa menggilas semua aspek kehidupan jika tidak disikapi dengan baik.

2019-09-12 15:24:41

Kementerian Kelautan dan Perikanan

"Sekarang digitalisasi perubahannya sudah luar biasa setiap minggu ada aplikasi baru. Saya takut industri 4.0 ini nanti kita kegilas semua. Mau ke mana sebagian penduduk kita kalau tidak segera kita perbaiki," kata dia, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (12/9).

"Nanti kantor kementerian, PNS terlalu banyak mau kerjain apa lagi. Karena komputer juga sebentar lagi, eranya, caranya, aplikasi sudah berubah sudah berbeda. Makin banyak pekerjaan tidak lagi dilakukan oleh manusia," lanjut Susi.

Menurutnya, salah satu dampak kemajuan digital terlihat dari pola hidup masyarakat. Misalnya untuk melakukan transaksi keuangan, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot datang ke bank, tapi bisa lewat smartphone.

"Itu baru hari ini. Besok, lusa sudah lain lagi. Perdagangan juga berubah platform-nya. Sekarang digitalisasi model begini mungkin masih oke depan sudah berubah lagi. Yang antar sudah bukan Gojek lagi mungkin drone-drone saja terbang," imbuhnya.

Hal itu tentu akan berdampak pada berkurangnya tenaga kerja manusia. Karena teknologi telah memungkinkan robot menggantikan peran manusia.

"Di China sudah ada hotel yang tidak ada orang sama sekali. Yang nginap manusia, tapi pelayannya mesin semua. Mobil juga sudah tidak perlu supir, berarti satu pekerjaan akan hilang. Supir akan hilang. Tidak sekaligus. Mungkin orang kaya dulu yang bisa beli mobil begitu tidak perlu supir lagi," ungkapnya.

Meski demikian, perkembangan digital bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan serta memperluas usaha, khususnya sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan yakni membantu UMKM untuk dapat masuk ke berbagai platform digital.

"Kerja sama digital company ini bisa membuat accessible-nya pasar dimana saja, kapan saja untuk para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan," ujar Susi.

Untuk itu, KKP tentu bertanggung jawab untuk membuat aturan serta standar dalam baik bagi platform digital maupun UMKM dalam berbisnis. "Mestinya kita juga mulai mengundang Facebook, Instagram, dan semua digital platform diberikan arahan apa yang boleh dan tidak boleh. Karena kemarin ada juga kejadian para pedagang ikan hias yang memang boleh (menjual) ternyata tidak boleh lagi di beberapa platform, hanya karena ketakutan itu dilindungi," jelas Susi.

"Ini juga harus dijelaskan. Kita tidak boleh membiarkan pasar baik market maupun producer-nya itu di keraguan untuk tidak berani memperdagangkan. Kalau sudah begitu kan kasihan," imbuhnya.

Dia juga meminta platform digital berkomitmen untuk mendukung UMKM. Jangan sampai platform malah merebut pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

"Saya juga berharap platform tidak akhirnya jadi producer. Nanti pasarnya bagus, platform bikin produksi sendiri, meninggalkan UMKM yang tadinya suplai. Ini tidak boleh. Anda teruskan membantu saudara sebangsa setanah air untuk bisa dapat akses pasar, akses harga. Karena kita mau membangun Indonesia," tandasnya.

(mdk/azz)