Menteri Susi marah banyak korporasi asing akali kuota ikan

Kemarahan Susi ditujukan ke para pejabat negara anggota The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti marah dengan adanya perbudakan dalam pengelolaan ikan tuna. Selain itu, para korporasi asing banyak mengakali kuota ikan tuna bernilai jutaan dolar.

"Ini sudah tidak pantas dan tidak boleh lagi dilakukan. Selama ini kita mengaku sebagai bangsa beradab dan punya harkat martabat, ‎dan terhubung dengan satu kesatuan ekonomi yang besar dan modern. Namun, melihat praktik perbudakan tetap saja tidak ada tindakan yang dilakukan," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Jumat (11/12).

Dia mencontohkan kasus lima ABK Indonesia tewas mengenaskan di offshore Angola. Keterbatasan di tengah laut, saking sulitnya air minum pun harus dijatahkan.

"Saya ingatkan kepada mereka semua, kita duduk di hotel bintang lima terus berbicara tentang kuota billion dollar penangkapan ikan tuna. Kita bicara tuna segar berharga ribuan dolar. Tapi saat yang sama, ratusan ribu ABK kapal hidup terjatah atas segelas air minum. Sekian ribu bekerja di laut puluhan tahun, mereka kita temukan hanya dengan satu kresek dan celana pendek," kata dia dengan nada meninggi.

Kemarahan Susi ditujukan kepada para pejabat negara anggota The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) yang menghalalkan perbudakan dalam pengelolaan ikan tuna.

"Saya mengingatkan, karena banyak negara berkembang tidak mampu mengelola lautnya. Harus menjual, mengkonsesikan, menyewakan lautnya untuk diambil hasil lautnya kepada negara mampu. Di mana kuota kesejahteraan untuk masyarakat pulau kecil tersebut," pungkas dia.