Menteri Susi ajak Korea Selatan terlibat proyek tol laut Jokowi

Selama ini Korea Selatan dan Indonesia menjalin kerja sama di bidang perdagangan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali menerima tamu duta besar negara sahabat. Kali ini giliran duta besar Korea Selatan Cho Tai Young yang berkunjung ke kantor Menteri Susi.

Dalam pertemuan ini, Susi kembali mengulang pidato Presiden Joko Widodo di APEC CEO Forum Beijing beberapa waktu lalu. Susi mengajak dubes Korea Selatan menanamkan investasi di sektor kelautan. Sesuai pidato Jokowi, Susi meminta Korea Selatan ikut berpartisipasi dalam investasi pelabuhan.

"Saya sampaikan seperti Pidato Pak Jokowi di mana pemerintah Indonesia mengundang investor asing untuk berpartisipasi pengembangan sea port and deep sea port. Kemudian juga pengembangan tol atas laut," ucap Susi di KKP, Jakarta, Kamis (13/11).

Tidak hanya itu, Susi juga berharap infrastruktur menunjang konektivitas lainnya bisa dibangun. Selama ini Korea Selatan dan Indonesia menjalin kerja sama di bidang perdagangan.

Nilai ekspor hasil laut Indonesia ke Korea Selatan sudah mencapai Indonesia sebesar USD 60 juta dengan volume 26.000 ton di 2013. Sedangkan impor Indonesia dari Korea hanya sebesar USD 29 juta dengan volume 31.000 ton. Tercatat, masih mengalami surplus USD 31 juta.

Komoditas ekspor Indonesia berupa ikan segar, ikan beku, ikan kering, ikan kering garam, ikan kering asap, krustasea segar, Krustasea beku, krustasea diolah dalam kemasan, produk ikan lainnya yakni rumput laut. Sedangkan komoditas impor adalah udang beku, ikan tuna/skipjack, cakalang, rumput laut serta cumi-cumi.

Selanjutnya, untuk investasi sektor perikanan Korea Selatan di Indonesia per 2013 mencapai USD 1 miliar melalui PT Hwokwang Indonesia di Bali.

Saat ini KKP juga sedang menjajaki kerja sama dengan mengirimkan konsep Memorandum Saling Pengertian (MSP) atau MoU kerja sama kelautan dan perikanan dan masih menunggu jawaban atau tanggapan resmi. Kerja sama kelautan dan perikanan ini dibahas dalam forum working level task force (WLTF) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.