DKI PSBB, Sri Mulyani Tak Akan Tambah Anggaran Bansos Corona Hingga Akhir Tahun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pemerintah tidak akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos) untuk tahun ini. Sebab, anggaran yang disiapkan pemerintah sudah cukup untuk kebutuhan sampai dengan akhir Desember 2020.
Pemerintah DKI Jakarta memutuskan kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pemerintah tidak akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos) untuk tahun ini. Sebab, anggaran yang disiapkan pemerintah sudah cukup untuk kebutuhan sampai dengan akhir Desember 2020.
"Bansos kita cakup sampai Desember. Sehingga dalam hal ini kita belum tambah kecuali yang ditetapkan presiden," kata Menteri Sri Mulyani di Jakarta, ditulis Rabu (16/9).
Menteri Sri Mulyani menambahkan, sejauh ini bansos baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mengalami kenaikan yang cukup besar. Fokusnya saat ini adalah bagaimana bantuan tersebut dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Kenaikan dari dukungan belanja sosial itu sudah cukup mencakup keseluruhan yang selama ini sudah disampaikan kalau kita lihat tentu sekarang fokus bagaimana masyarakat bisa mendapatkan yang betul-betul membutuhkan dapat bansos," tuturnya.
Di samping itu, pemerintah juga sudah menambah beberapa program bansos seperti bantuan presiden produktif bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta.
"Bantuan produktif untuk 15 juta UMKM, bantuan untuk tambahan gaji di bawah Rp5 juta untuk peserta BP Jamsostek. Sedangkan PKH, sembako, bantuan tunai, bansos Jabodetabek sudah dan bansos non-Jabodetabek sudah mencakup sampai Desember," jelas dia.
Sekedar informasi saja, hingga 2 September 2020, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah Rp128,05 triliun. Realisasi ini setara dengan 62,8 persen dari pagu Rp203,91 triliun.
Pemprov DKI Sudah Tak Lagi Miliki Dana Lindungi 1,1 Juta Warga Terdampak Corona
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai sekitar 1,1 juta warganya. Pada awal masa pandemi Virus Corona, 1,1 juta penduduk ini sebelumnya ditanggung oleh pemprov DKI kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat karena kekurangan dana.
"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta," ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat terbuka bersama DPR, Jakarta, Rabu (6/5).
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," sambungnya.
Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by address. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," jelas Menteri Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, untuk bantuan sembako Jabodetabek, banyak berita pekan pertama penyaluran kurang dari 10 persen yang dialokasikan. Namun, data terakhir dari Kemensos, implementasinya mendekati 80 persen.
"Ini berarti sudah makin merata dan kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover. Dalam situasi ini, Presiden sampaikan, pekan ini sebelum Lebaran, 100 persen sudah deliver," tandasnya.
(mdk/bim)