Menteri Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN 2022 Sebesar 4,3 Persen
UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mengamanatkan defisit 4,85 persen atau sekitar Rp 868 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit tersebut akan kembali lebih rendah dari yang direncanakan. Yakni sekitar 4,3 persen.
UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mengamanatkan defisit 4,85 persen atau sekitar Rp 868 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit tersebut akan kembali lebih rendah dari yang direncanakan. Yakni sekitar 4,3 persen.
"Tahun 2022 ini sudah berjalan, kita rencanakan defisitnya 4,85 persen. Tetapi kita harap realisasinya lebih rendah tapi belum mendekati 3 persen," kata Menteri Sri Mulyani dalam Mandiri Invesment Forum 2022, Jakarta, Rabu (9/2).
Sejak 2020, pemerintah telah memperlebar defisit APBN di atas 3 persen dengan menggunakan UU No 2 Tahun 2020 sebagai payung hukumnya. Defisit APBN ditetapkan sebesar 6,14 persen dari PDB atau sekitar Rp 947,6 triliun.
Di 2021, defisit APBN yang direncanakan masih melebar di atas 5 persen. Namun realisasinya pelebaran defisit hanya 4,65 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 783,7 triliun.
Menteri Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tahun ini akan berusaha untuk menurunkan realisasi defisit APBN. Agar mulai 2023, pemerintah bisa kembali memiliki defisit di bawah 3 persen dari PDB, sebagaimana amanat undang-undang.
Sehatkan APBN
Langkah ini diambil dalam rangka menyehatkan kembali APBN yang selama 3 tahun telah bekerja keras untuk menahan perlambatan ekonomi dan mendorong pemulihannya. "Kita akan menjaga agar aspek APBN kita ini akan diperkuat lagi," kata dia.
Terlebih di masa depan berbagai tantangan telah menanti untuk dihadapi. Kondisi ekonomi global ke depan juga masih dihantui ketidakpastian akibat berbagai hal. Mulai dari kenaikan harga komoditas, situasi geopolitik hingga pemulihan ekonomi yang terjadi tidak merata yang menghasilkan berbagai dinamika.
"Berbagai implikasi global ini harus kita hadapi dengan pikiran terbuka," kata dia.
Di sisi lain, pemerintah juga harus bersiap dengan berbagai syok ekonomi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Maka dari itu, sudah saatnya APBN kembali disehatkan lagi setelah 3 tahun berjuang untuk menjaga stabilitas ekonomi.
"Ketika ada syok ini anggaran harus sehat kembali, sehingga tidak akan jadi masalah. Ini disiplin yang harus kita terapkan," sambungnya.
(mdk/bim)