Menteri Sri Mulyani buka opsi proyek LRT dibiayai APBN

Menteri Sri Mulyani buka opsi proyek LRT dibiayai APBN. Ani, sapaan Menteri Sri Mulyani, mengaku masih harus mengkaji lebih dalam usulan ini. Ani masih akan mengkaji apakah proyek ini mendesak diselesaikan menggunakan dana APBN.

2017-02-07 14:21:43

LRT

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberi keputusan terhadap usulan pembiayaan pembangunan Light Rail Transit (LRT) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ani, sapaan Menteri Sri Mulyani, mengaku masih harus mengkaji lebih dalam usulan ini.

"Kita akan liat dari seluruh aspek, baik dari sisi pembiayaan, mekanisme pembiayaan yang sesuai UU APBN dan keuangan negara," ucap Ani di Jakarta, Selasa (7/2).

Selain itu, Ani masih akan mengkaji apakah proyek ini mendesak diselesaikan menggunakan dana APBN. "(Syaratnya) Dari sisi korporat memungkinkan, dan dari sisi urgensi menyelesaikan proyek cepat tapi tetap accountable, kita akan kaji," ucap Menteri Sri singkat.

Sebelumnya, proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya diharapkan bisa diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dibiayai dari APBN. Alasan biar murah, transportasi modern itu bisa tetap terjangkau masyarakat.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengaku ada kekhawatiran jika pembiayaan dilakukan pihak ketiga atau swasta.
"Kita sih cenderungnya LRT itu dibiayai oleh APBN, kalau swasta khawatirnya tarifnya mahal," ungkapnya di Bandung, Selasa (16/2).

Sebagai proyek besar, LRT tentu harus sukses baik dari segi pembangunan, dan pelaksanaan. "Nanti takut kalau beres tapi enggak ada yang naik gimana coba?," terang Aher. Dia pun membandingkan dengan LRT Jakarta yang akan dibangun. "Masa tarif LRT Bandung lebih mahal dibanding Jakarta, jangan dong."

Hitung-hitungannya itu menurutnya, jika melibatkan APBN tidak akan ada perhitungan BEP atau pay back period atau memikirkan keuntungan. Sehingga dia yakin LRT akan cepat juga penyelesaiannya.

Saat pemprov meminta APBN untuk LRT, bukan berarti beberapa daerah yang terdampak tidak berkontribusi. Tentu lanjut dia, akan ada pelibatan melalui APBD atau urunan.

"Kalau diserahkan ke pusat, tentu nanti daerah baik provinsi maupun kabupaten kota diminta kontribusinya lewat APBD. Ya harus bersedia," katanya.

Namun dia belum bisa menyampaikan berapa dana yang dibutuhkan untuk LRT yang diperkirakan akan ada delapan trase.

(mdk/bim)