Menteri Jonan alokasikan Rp 3,3 T untuk infrastruktur energi 2018

Menteri Jonan alokasikan Rp 3,3 T untuk infrastruktur energi 2018. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari belanja pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan 15 persen atau Rp 1,1 T untuk belanja publik nonfisik, dan sebesar 34 persen atau Rp 2,2 T untuk belanja aparatur.

2017-06-16 16:20:21

ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar 51 persen atau Rp 3,3 triliun untuk pembangunan fisik. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari belanja pemerintah.

Usulan dari Menteri ESDM Ignasius Jonan itu pun disepakati oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat penetapan pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun 2018 sebesar Rp 6,5 triliun dalam rapat kerja Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian-Lembaga (RKA K-L) di Gedung DPR, Kamis (15/6) malam.

"Idealnya belanja publik fisik itu sekitar 51 persen. Memang ini sesuai arahan Bapak Presiden juga," kata Menteri Jonan seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Jumat (16/6).

Menteri Jonan memaparkan dari anggaran Rp 6,5 triliun, pemerintah mengalokasikan 51 persen atau Rp 3,3 triliun untuk belanja publik, 15 persen atau Rp 1,1 triliun untuk belanja publik nonfisik, dan sebesar 34 persen atau Rp 2,2 triliun untuk belanja aparatur.

Dia menambahkan belanja aparatur tetap dimasukkan dalam anggaran, namun jika ada penghematan akan digunakan untuk pengawasan.

Menteri Jonan juga meyakinkan perubahan anggaran belanja publik fisik merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pengelolaan sektor ESDM yang lebih baik. "Pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa apa yang kita berikan kepada masyarakat ini jauh lebih besar," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menyambut baik usulan 51 persen anggaran untuk masyarakat. "Usulan ini sangat ideal 51 persen. Bisa dibilang mayoritas saham di Kementerian ESDM itu pemiliknya rakyat," kata Gus Irawan.

(mdk/bim)