Menteri Jonan Ajak BPK Tukar Pegawai, Ini Alasannya

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan pertukaran pegawai dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini untuk menyamakan pemahaman tentang kegiatan pencarian minyak dan gas bumi (migas).

2019-07-22 13:41:30

Ignasius Jonan

‎Jonan mengatakan, kegiatan pencarian migas penuh dengan ketidakpastian sebab tidak ada yang mengetahui secara pasti kandungan migas di dalam perut bumi, meski ada ilmu geologi yang mempelajari sifat kebumian tetapi hanya bisa memperkirakan kandungan migas.

‎"Kalau belajar ilmu geologi, cabangnya natural science, tapi ilmu ini nggak ajarin sampai benar. Jangankan jenis lengkap, volume pun enggak bisa,"‎ kata Jonan, saat menghadiri seminar di kantor BPK, Jakarta, Senin (22/7).

Jonan pun menawarkan BPK menggunakan ahli geologi untuk menjadi staf ahli, sehingga ‎BPK bisa memahami kegiatan pencarian migas yang memiliki risiko tinggi karena kandungan migas yang dicari tidak pasti.

"Mungkin perlu juga di tempat Prof Rizal ada geologis yang jadi tenaga ahli di sini. Nanti petugas saya kirim ke sini ada pegawai BPK supaya ada pemahaman, bahwa apa yg terkandung di perut bumi itu pas. Karena mereka juga nggak masuk perut bumi,"‎ tutur Jonan.

Jonan mencontohkan ketidakpastian kegiatan hulu migas pada Lapangan Migas Banyu Urip Blok Cepu. Awalnya lapangan ini digarap oleh Pertamina, namun selama 40 tahun pencarian migas dilakukan tidak membuahkan hasil, kemudian lapangan tersebut dikembalikan ke negara.

Pemerintah pun menugaskan Exxon Mobil mengelola lapangan tersebut dan mendapat hasil dan menjadi salah satu tulang punggung produksi migas Indonesia.

Jonan pun membahas tentang penghematan, seharusnya selain berhemat juga mempertimbangkan keselamatan. Dia mencontohkan yang peristiwa yang sedang terjadi miringnya anjungan lepas pantai sumur YYA-1 di Blok Off Shore North Java (ONWJ), anjungan terseBut buatan dalam negeri namun risiko yang ditanggung sangat besar.

Dia pun mempersilahkan, pegawai BPK berperan dalam kegiatan pencarian migas. Sehingga kesalahpahaman dan berujung pada kesimpulan merugikan negara atas kegagalan operasi migas bisa dihindari.

"Ini juga mohon ada pemahaman bahwa di pertambangan, ini bukan hanya teknologi cost saving tapi teknologi buat safety terjamin sebab kalau ada kecelakaan, Kalau BPK mau dipindahin aja dari sana. Bareskrim sudah minta," tandasnya.

Sumber: Liputan6

Reporter: Pebrianto Eko WIcaksono

(mdk/idr)