Menteri ESDM kesal banyak tudingan pemerintah lemah pada Freeport

Pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk memundurkan tenggat waktu pembangunan smelter Freeport hingga 2020.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan kekesalannya karena banyak pihak menuding pemerintah takut dan melonggarkan aturan untuk PT Freeport Indonesia. Tudingan diakui makin banyak ketika pemerintah memperpanjang waktu pembahasan pembangunan smelter di Indonesia.

Sudirman menegaskan, pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk memundurkan tenggat waktu pembangunan smelter Freeport hingga 2020. Masalah pembangunan smelter Freeport di Papua yang molor lantaran pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Papua untuk mencari solusi smelter Freeport ini.

"Kita tidak punya maksud sama sekali untuk mundur. Tugas negara itu untuk menjaga hukumnya ditaati. Perkara 2020 baru selesai, tetap saja aturannya ditegakkan. Khusus kepada Papua, kita memberi kesempatan Pemda Papua untuk cari solusi," ucap Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/2).

Menurut Sudirman, pihaknya tetap pada komitmen di mana Freeport harus membangun smelter di lokasi lain selain Gresik, termasuk pembangunan smelter di Papua. "Kalau harus selesai 2017, ya harus selesai," tegas dia.

Pembangunan smelter nasional yang beberapa waktu lalu digembar-gemborkan Ditjen Minerba Kementerian ESDM hanya sebagai bentuk sinergi pemerintah kepada para raksasa tambang tersebut.

"Jadi tidak ada niat untuk mengundurkan aturan ini, apalagi menunda, atau mengulur. Apalagi ada kata-kata seolah pemerintah mencla-mencle," tutupnya.(mdk/bim)