Menteri Erick Nilai Tata Cara Impor Beras Salah, Harus Diubah Lewat Program Satu Data
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, impor beras salah dan harus diubah. Hal tersebut karena kebijakan antara impor dan produksi tidak memiliki sinkronisasi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, impor beras salah dan harus diubah. Hal tersebut karena kebijakan antara impor dan produksi tidak memiliki sinkronisasi.
"(Impor beras) itu yang salah. Itu harus kita ubah. Karena kebijakan, antara impor dan produksi tak pernah dijadikan satu titik," ujar Menteri Erick dalam podcast Youtube Deddy Corbuzier, ditulis Selasa (1/6).
Menteri Erick mengatakan, Presiden Jokowi sudah pernah menyinggung data Indonesia tidak pernah satu. Oleh karena itu, pemerintah terus mendesak agar program satu data nasional segera terjadi.
"Pak Jokowi kemarin bilang, data tidak pernah menjadi satu. Program satu data nasional harus terjadi. Akhirnya kenapa? Semua menjadi grey area," jelasnya.
Kasus Pupuk Subsidi
Permasalahan data tak hanya terjadi pada beras, tetapi juga pupuk subsidi. Penyaluran pupuk subsidi semakin kecil namun jumlah alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah semakin besar.
"Misalnya Pupuk, 53 atau 57 persen yang non subsidi, hanya 47 atau 43 persen itu subsidi. Tetapi anggaran subsidi yang diberikan pemerintah dari Rp19 triliun naik ke Rp33 triliun," kata Menteri Erick.
Untuk itu, kata Menteri Erick, perbaikan data harus terus terjadi. Terutama di zaman digitalisasi yang semakin canggih dan terus berkembang.
"Secara teori, kalau marketnya shrinking, subsidinya makin kecil dong. ini yang harus dilihat, dengan digitalisasi, ini harus diperbaikin. Waktunya tak panjang kalau 3-4 tidak kita lakukan, habis kita," tandasnya.
(mdk/bim)