Menteri Edhy Klaim UU Omnibus Law Urai Hambatan Investasi Rp 300 T Sektor Kelautan
Sulitnya izin kapal selama lima tahun terakhir, membuat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dinanti oleh para nelayan. Sebab, UU ini digadang-gadang menawarkan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam perhitungannya, ada sekitar Rp 300 triliun investasi yang mangkrak akibat persoalan tersebut.
Sulitnya izin kapal selama lima tahun terakhir, membuat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dinanti oleh para nelayan. Sebab, UU ini digadang-gadang menawarkan solusi dari permasalahan tersebut.
"Dengan Omnibus Law ini yang ditunggu-tunggu para nelayan yang saya sangat yakin. Izin kapal sebagai misal, kalau yang sudah terjadi 5 tahun ini izin kapal dapatnya sulit, matinya industri-industri perikanan kita dari Sabang sampai Merauke," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10).
Dalam perhitungannya, ada sekitar Rp 300 triliun investasi yang mangkrak akibat persoalan tersebut. "Saya belum menghitung persisnya tapi asumsi saya lebih Rp 300 triliun yang sudah berinvestasi Indonesia tapi tidak berjalan," kata dia.
UU Omnibus Law Untungkan Nelayan dan Pengusaha
Maka dari itu, Menteri Edhy mengatakan bahwa UU Cipta Kerja sangat ditunggu-tunggu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Payung hukum yang dimuat dalam UU Omnibus Law ini, kata Menteri Edhy, juga akan menguntungkan nelayan.
"Sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan tentang perizinan kapal sebagai misal, walaupun sebelum Omnibus Law sudah mulai banyak perbaikan tapi dengan Omnibus ini lah paling besarnya yang mengamankan pelaku usaha dari besar sampai kecil. Bahkan yang paling diuntungkan masyarakat nelayan itu sendiri," jelas dia.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)