Menteri BUMN akui Petral banyak rugikan negara

Menteri BUMN Rini Soemarno menunggu penilaian dari Tim Satgas Mafia Migas yang dipimpin Faisal Basri.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno Soewandi menyatakan bakal mengkaji kembali keberadaan PT Pertamina Trading Limited atau Petral. Apalagi, perusahaan trader minyak dan gas ini dinilai merugikan negara.

"Masih belum kita lihat (untung dan ruginya), kalau saya lihat sih banyak ruginya," ucap Rini usai menghadiri pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11).

Rini menambahkan, dia bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Sudirman Said telah membentuk reformasi tata kelola migas. Untuk kajian terhadap Petral, keduanya menunggu penilaian dari Tim Satgas Mafia Migas yang dipimpin Faisal Basri.

"Tujuannya kan bagaimana kita memperbaiki sistem secara total. Oleh karena itu, kita merasa hasilnya yakin akan yang terbaik, itu yang akan kita lakukan," tegasnya.

Seperti diketahui, keberadaan Petral hampir selalu dikaitkan dengan mafia migas. Ada pihak-pihak yang mendesak pemerintah membubarkan Petral dengan alasan sarang mafia.

Pemerintah disarankan membeli langsung minyak dari produsen dan tidak melalui trader. Pemerintahan Jokowi-JK bisa menggunakan jalur bisnis antar pemerintah (G to G) dalam memenuhi kebutuhan minyak dan gas dalam negeri.

Persoalan Petral juga sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. "Beliau menanyakan latar belakang, peran, kedudukan dan sebagainya," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Istana Negara, Senin (19/11).

Sudirman dan Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat tugas khusus dari presiden untuk mengkaji ulang keberadaan Petral. Mulai dari latar belakangnya sampai pada fungsinya. Termasuk soal isu sarang mafia migas.

"Arahan beliau (presiden), menteri BUMN dan menteri ESDM mereview secara menyeluruh PT Petral. Gunanya untuk meyakinkan pengelolaan PT Petral dilakukan transparan dan akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya kepentingan bangsa," ucapnya.