Menteri Bahlil Target Layanan OSS Sempurna Pertengahan Desember 2021
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia melaporkan, kepada Presiden Joko Widodo bahwa sistem Online Single Submission (OSS) belum berjalan maksimal. Penerapan sistem OSS sejak pertama kali peluncuran baru mencapai 90 persen.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia melaporkan, kepada Presiden Joko Widodo bahwa sistem Online Single Submission (OSS) belum berjalan maksimal. Penerapan sistem OSS sejak pertama kali peluncuran baru mencapai 90 persen.
"Menyangkut OSS kami juga laporkan ke presiden OSS ini 100 persen belum sempurna," kata Menteri Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).
Dia menyebut, belum maksimalnya sistem OSS akibat masih ada beberapa Kementerian atau Lembaga yang tidak mau menerapkan. Ditambah masih banyak daerah yang mengeluhkan daripada sistem OSS tersebut.
"Jadi saya suruh ngomong pas rapat saya bilang sebelum saya ditunggu bapak presiden saya laporkan ini harus selesaikan paling lambat di pertengahan bulan Desember," pungkas dia.
OSS Percepat Pengurusan Perizinan
OSS berbasis risiko merupakan merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), tepatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
OSS berbasis risiko berbasis elektronik, diklaim lebih transparan. Sistem itu diklaim telah memberi dampak pada percepatan pengurusan izin, meski masih banyak dikeluhkan karena belum sepenuhnya terintegrasi.
"Memang, ini butuh waktu untuk kita melakukan sinkronisasi lebih dalam," kata Bahlil dalam diskusi daring Selasa (23/11) kemarin.
Menteri Bahlil optimis, UU Cipta Kerja akan jadi pintu untuk bisa mencapai target realisasi investasi yang pada 2022 dipatok sebesar Rp1.200 triliun. Sebab, aturan ini memberikan kepastian kepada investor.
"Jadi UU Cipta Kerja akan jadi jalan tengah atau pintu untuk menuju peningkatan realisasi investasi," tandasnya.
(mdk/bim)