MenPAN-RB: Jangan Ada Lagi PNS Terlambat Dapatkan SK Pensiun

Dia menjelaskan, saat ini telah dilakukan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, dari proses bisnis lama sebelumnya terdiri dari sebelas tahap, kini menjadi lebih sederhana yakni tiga tahap.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, meminta kepada seluruh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) untuk memiliki tenaga IT dalam mengurus SK pensiun ASN atau PNS (Pegawai Negeri Sipil)

"Saya minta kepala BKDD di seluruh Indonesia harus punya tenaga IT untuk mengurus nasib teman-temannya, tidak boleh lagi orang pensiun terlambat mendapatkan SK pensiunnya," ujar Menteri Anas dalam Sosialisasi PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, secara virtual, Jumat (27/1).

Dia menjelaskan, saat ini telah dilakukan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, dari proses bisnis lama sebelumnya terdiri dari sebelas tahap, kini menjadi lebih sederhana yakni tiga tahap. Oleh karena itu, dia berharap tidak ada lagi PNS yang mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen.

"Kita sudah minta ada pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian. Proses bisnis lama dari sebelas kini menjadi tiga, harapan saya pak Bima (kepala BKN) ini tidak ada isu lagi," ujarnya.

Menurutnya, jika ASN terlambat mendapatkan SK pensiun maka mereka juga akan terlambat mendapatkan Tabungan Hari Tua (THT). Namun, saat ini berkat transformasi sistem yang dilakukan KemenPANRB melalui BKN, sehingga seharusnya ASN tidak akan mengalami kesulitan lagi.

"Sistemnya telah kita paksa, dan BKN sudah melakukan perubahan yang mendasar dari proses bisnis layanan yang lama sebelas, kita minta sekarang menjadi 3 layanan. Mestinya tidak rumit lagi dan ini sudah bisa online," ujarnya.