Menkominfo bentuk koperasi wadahi GrabCar dan Uber beroperasi

"Besok saya akan bertemu Pak Puspayoga agar semuanya bisa diwadahi."

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berencana akan membentuk koperasi untuk mewadahi bisnis transportasi berbasis daring (online) di Indonesia, seperti GrabCar dan Uber. Hal ini diniali bisa menyelesaikan kontroversi akan keberadaan bisnis ini.

Rencananya, koperasi ini akan mewadahi mobil-mobil pelat hitam yang akan digunakan dalam bisnis transportasi online.

"Makanya saya harus koordinasi dengan Menteri Koperasi. Besok saya akan bertemu Pak Puspayoga agar semuanya bisa diwadahi," kata Rudi di kantornya, Jakarta, Selasa (15/3).

Koperasi untuk GrabCar dan Uber ini dinilai berguna untuk kesetaraan pasar agar transportasi online dan konvensional mendapat kesempatan bisnis yang sama. Hal ini sesuai dengan pasal 139 ayat (4) UU no.22 tahun 2009 yang menyatakan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dari sisi Dishub bahwa harus ada wadah organisasi apakah itu swasta atau koperasi. Yang dipilih teman-teman Grab adalah koperasi. Koperasi akan mewadahi pemilik mobil yang jadi bagian layanan online transportasi," imbuhnya.

Meski begitu, pemerintah sendiri belum bisa memastikan landasan hukum untuk mengatur transportasi online tersebut.

"Pak Sekjen Kemenhub mengatakan ada beberapa peraturan yang nanti disesuaikan terhadap perkembangan saat ini. Detail teknis penyesuaian peraturan seperti apa dari perhubungan yang menyampaikan. Tapi Pak Sekjen mengatakan ada beberapa peraturan yang nanti akan disampaikan," pungkasnya.