Menko Rizal: Kalau Pelindo tolak kereta pelabuhan, kita kepret

Menko Rizal tuding Pelindo biang kerok lambatnya dwelling time.

2015-08-25 13:50:51

Kementerian Maritim

PT Pelindo II selaku operator pelabuhan Tanjung Priok dinilai menjadi biang keladi tingginya biaya logistik di Indonesia. Penolakan Pelindo pada kehadiran kereta pelabuhan menjadi salah satu penyebab lambannya waktu bongkar muat atau dwelling time.

"Karena mungkin bisnisnya kan kalau ada kereta api bisa berkurang. Sebab itu kami mau tegas, kali ini tidak ada lagi penolakan. Kalau menolak kita kepret. Esensinya harus ada jalur KA ke lokasi unloading," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/8).

Menko Rizal menambahkan pembangunan jalur kereta tersebut juga dapat mengurangi hampir sepertiga kemacetan dari dan menuju pelabuhan. "Memang ini akan merugikan pendapatan dari tracking business. Tapi kan ini buat kepentingan nasional. Untuk yang lebih besar, karena enggak bagus juga ngantri berhari-hari," jelas dia.

Selain itu, lanjutnya, penetapan denda sewa pelabuhan yang rendah membuat kontainer menumpuk di pelabuhan. Denda sewa yang ditetapkan hanya sebesar Rp 27.500 per hari/kontainer 20 feet.

Angka tersebut, menurutnya, sangat murah sehingga importir lebih suka menyimpan barangnya di pelabuhan daripada membayar sewa gudang di luar pelabuhan yang jauh lebih mahal.

"Nah Pelindo memang senang juga kalau kontainernya tetap di situ, karena bayar kan. Walaupun murah, tapi hitung-hitungan dari tim kami, Pelindo dapat Rp 1 triliun itu kalau lama. Jadi Kita gunakan pricing policy untuk ubah behaviour," ujar dia.

Pemerintah juga bakal membuat dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Untuk jalur merah akan diberikan pada importir yang harus diperiksa terlebih dahulu. Sedangkan, jalur hijau akan diberikan untuk importir yang kredibel untuk bisa lewat tanpa harus diperiksa.

Untuk proses pre audit, kata dia, tidak perlu lagi dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok, tetapi dilakukan di pabriknya.

"Pada dasarnya kami mahami kalau di Tanjung Priok banyak mafia, kami akan sikat kalau masih bercanda. Kalau ada pejabat yang macam-macam ya kita geser. Kalau ada swasta yang macam-macam, ya kita sikat. Kita hentikan kontraknya," pungkas dia.

(mdk/bim)