Menko Rizal ingin kapal ilegal diberikan ke nelayan secara gratis

"Enggak ditenggelamkan, kalau perlu nanti hakim putuskan kapal ini diberikan ke nelayan atau koperasi nelayan gratis."

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mendukung penuh langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberantas illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) atau kapal asing ilegal di Indonesia. Namun demikian, penenggelaman kapal yang kerap dilakukan Susi tidak dinilai tak mungkin terus dilakukan.

"Tenggelamin kapal itu bagus, Bu Susi kasih shock terapi, tapi enggak mungkin begini sampai 2019 tenggelamin kapal terus," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/10).

Rizal Ramli mengatakan, pihaknya akan mengirimkan jaksa muda dan hakim ke Norwegia untuk belajar penegakan hukum terkait IUUF. Program ini sepenuhnya akan didanai Pemerintah Norwegia‎, dan melalui program ini, Rizal Ramli berharap penegakan hukum akan kuat dan mulai meninggalkan penenggelaman kapal.

Dalam program pemberian pendidikan ini, rencananya 40 jaksa muda dan 40 hakim muda akan dikirim ke Norwegia.‎ Setelah adanya penegak hukum yang mengerti dan tegas dalam penindakan IUUF, maka kapal-kapal hasil tangkapan dapat diberikan kepada nelayan, bukan ditenggelamkan.

"Enggak lagi ditenggelamkan. Kalau perlu nanti hakim putuskan kapal ini diberikan ke nelayan atau koperasi nelayan gratis buat mereka," tutup Rizal Ramli.

Sepanjang 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan 54 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia. Jumlah ini termasuk yang akan ditenggelamkan di perairan Batam dan Langsa, Aceh.

"Yang sudah dan akan ditenggelamkan KKP di 2015 54 kapal, sedangkan TNI AL 49. Total yang sudah ditenggelamkan 91, ditambah empat oleh TNI AL di Tarakan, empat di Batam besok dan satu di Aceh," ucap Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Abdur Rouf Sam seperti dilansir Antara di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (19/10).

Abdur Rouf menuturkan kapal yang masih dan sudah melalui proses hukum hasil tangkapan KKP, TNI AL, dan pihak terkait lain sebanyak 117 kapal pada 2015. Kapal-kapal tersebut sebagian besar ditangkap di perairan Laut China Selatan atau sekitar perairan Natuna serta perairan Arafura.