Menko Puan: 63 persen tenaga kerja di Indonesia berpendidikan SMP ke bawah

2018-03-05 16:59:14

Tenaga Kerja

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK), Puan Maharani menyebut bahwa 63 persen tenaga kerja Indonesia saat ini masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Melihat fakta ini, pemerintah katanya mempunyai PR (Pekerjaan Rumah) untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.

"Apa yang dilakukan pemerintah melalui pendidikan vokasi tersebut dalam upaya mendorong ketersediaan SDM yang berkompeten daya saing. Ini merupakan satu hal yang harus segera kita lakukan bersama dengan bergotong royong," kata Menko Puan saat melakukan launching kerja sama pendidikan vokasi yang ke-5 untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, di Hotel Royal Krakatau, Banten, Senin, (5/4).

Dia menilai, dengan bekerja sama dan bergotong royong bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. "Kenapa karena tidak mungkin di satu bangsa itu akan menjadi satu bangsa yang besar yang berpendidikan kalau tidak melakukan bersama sama," imbuh Puan.

Apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian saat ini, kata dia merupakan langkah awal bagaimana nantinya SDM di Indonesia dapat berkompetisi dengan negara-negara maju di luar sana. Program vokasi ini diyakini akan efektif untuk memangkas angka pengangguran. "Bukan hanya di Banten, di Jawa timur, Jakarta dan beberapa daerah lain juga," ujarnya.

Puan mengingatkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi untuk terus meningkatkan daya saing SDM di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan launching kerja sama pendidikan vokasi yang ke-5 untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten di Hotel Royal Krakatau, Cilegon, Banten, Senin, (5/3).

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini Kemenperin telah mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang bertujuan pada kebutuhan pasar kerja (demand driven). Upaya tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan revolusi mental sebagai gerakan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi era industri 4.0.

"Perkembangan industri nasional tentu memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivitas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik," kata Menperin Airlangga dalam sambutannya di Royal Hotel Cilegon Banten.

Langkah strategis pendidikan vokasi industri yang dilakukan Kemenperin, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, dengan harapan seluruh SMK di Indonesia ke depan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan industri.

Menperin Airlangga menyampaikan, untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, ada 143 perusahaan industri dan 292 SMK yang akan di link and match kan. Dalam vokasi pendidikan ini juga akan ditandatangani sebanyak 612 perjanjian kerja sama antara industri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Kami memberikan apresiasi karena penuh terus meningkat dan semuanya antusias. Dalam hal ini satu SMK dapat dibina oleh beberapa industri, sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait di sektor industrinya," imbuhnya.

(mdk/idr)