Menko Maritim: Harga BBM naik, Rp 280 triliun buat infrastruktur

Pemerintah butuh dana besar untuk pembangunan infrastruktur.

Pertengahan Oktober 2014, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Pemerintah beralasan, alokasi anggaran subsidi yang kebanyakan tidak tepat sasaran, akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

Pengalihan anggaran subsidi ke sektor produktif, salah satunya menyasar sektor infrastruktur. Pemerintah menjanjikan pembenahan dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menyebut, anggaran dari subsidi yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, nilainya cukup besar.

"Yang jelas kalau kita alihkan subsidi untuk program produktif, tahun depan saja jelas ada ekstra untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 280 triliun," ungkap Indroyono usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (2/12).

Tidak hanya pengalihan anggaran subsidi, lanjut Indroyono penghematan yang dilakukan serempak di seluruh institusi pemerintahan juga bernilai cukup signifikan. Nilainya mencapai sebesar Rp 30 triliun.

Pemerintah butuh dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Untuk membangun semua jalur kereta api di Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dibutuh Rp 230-240 triliun. Biaya untuk merevisi irigasi, dam, waduk butuh Rp 25 triliun.

"Jadi dengan anggaran Rp 300 triliun yang kita sisihkan, program-program itu bisa dilakukan," tambahnya.

Untuk sektor maritim, Indroyono memfokuskan pada pembangunan 5 pelabuhan besar. "Tol laut itu Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Sorong. Itu yang Tanjung Perak dan Makassar sudah siap, segera mulai," ucapnya.