Menko Luhut soal investment grade dari S&P: Itu prosesnya panjang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuturkan predikat layak investasi atau investment grade dari S&P itu didapat dari hasil kerja keras Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmin Nasution serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

2017-10-20 11:00:44

Luhut Panjaitan

Lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's (S&P) telah memberikan predikat layak investasi atau investment grade ke Indonesia. S&P menilai pemerintah mampu menekan risiko fiskal dalam pengelolaan utang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuturkan peringkat itu didapat dari hasil kerja keras Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmin Nasution serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

"Itu prosesnya kan panjang, tanya Bu Sri Mulyani lah kan mereka yang kerja. Tapi saya liat Bu Sri Mulyani dengan Pak Darmin, Gubernur BI itu kerja keras," kata Menko Luhut di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jumat (20/10).

Lanjutnya, indikator Indonesia meraih peringkat investment grade karena pertumbuhan ekonomi berada di level 5,01 persen, inflasi 0,13 persen. Artinya semua angkanya baik.

"Angka-angka kita bagus kok tidak ada yang negatif," ujarnya.

Menko Luhut berharap, di tahun 2018 Indonesia bisa meraih rating S&P yang lebih baik. "Ya InsyaAllah mungkin tahun depan rating kita bisa lebih baik. Menurut saya pribadi peluang itu ada, apa itu terjadi tahun depan awal atau akhir ya kita lihat," tandasnya.

Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) menempatkan Indonesia pada Investment Grade dengan menaikkan peringkat Indonesia pada level BBB-/stable outlook pada 19 Mei 2017.

S&P menyebutkan keputusan tersebut didasari oleh berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan. Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan beban pembayaran bunga.

Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali.

Selain itu, Indonesia dinilai telah menunjukkan perumusan kebijakan yang efektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.

Lebih lanjut, S&P menyatakan Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peran kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi dampak dari gejolak ekonomi dan keuangan kepada stabilitas makroekonomi.

Dalam kaitan ini, inflasi dapat dijaga dan sejalan dengan negara mitra dagang utama, independensi BI dalam menjaga pencapaian target kebijakan moneter dapat dipertahankan, penggunaan instrumen berbasis pasar dalam implementasi kebijakan moneter semakin besar, serta penerapan fleksibilitas nilai tukar Rupiah semakin meningkat.

(mdk/azz)