Menko Luhut Siapkan APBN Guna Pengadaan Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas

Luhut mengatakan, jika memang diperlukan, maka alokasi anggaran dalam APBN untuk pembelian kendaraan listrik akan disiapkan.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bakal menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan program mobil listrik jadi kendaraan dinas tahun depan. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan bagi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Tak hanya mobil, kendaraan listrik seperti motor listrik juga dirasa layak untuk dijadikan sebagai kendaraan dinas.

"Itu kan bagus itu. Kendaraan kayak sepeda-sepeda motor," kata dia saat ditemui di Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Rabu (14/8).

Luhut mengatakan, jika memang diperlukan, maka alokasi anggaran dalam APBN untuk pembelian kendaraan listrik akan disiapkan.

"Kalau ada APBN yang perlu dikeluarkan untuk pembelian sepeda motor listrik, mobil, kalau sudah siap, kenapa tidak," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi positif terkait usulan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan agar pengadaan kendaraan dinas tahun depan bisa menggunakan mobil listrik. Namun hal tersebut menurutnya harus bertahap dengan beberapa instrumen yang lengkap.

"Bagus, tentu semua itu akan bertahap karena instrumen lain diperlukan, seperti charging dan lainnya," kata Moeldoko di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Termasuk, kata dia, terkait penggunaan mobil dinas untuk Presiden Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut bisa dilakukan, tetapi perlu dilihat lebih dari sisi faktor keamanan, hingga standar mobil listrik tersebut.

"Ya kan ini berkaitan dengan keamanan, harus dipikirkan. Harus berpikir belum ada mobil listrik memiliki tingkat keamanan standar," tutup Moeldoko.