Menko Luhut: Saya tanggung jawab dana pertemuan IMF - World Bank sebesar Rp 855 M

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk ajang pertemuan tahunan terbesar ini mencapai Rp 855 miliar. Dana sebanyak ini akan digunakan semaksimal mungkin mulai dari persiapan hingga saat acara berlangsung.

2018-05-11 20:20:01

Luhut Panjaitan

Indonesia secara resmi telah terpilih menjadi tuan rumah gelaran pertemuan tahunan (annual meeting) International Monetary Fund (IMF) - World Bank atau Bank Dunia. Acara bergengsi tepatnya akan digelar di Nusa Dua Bali pada Oktober mendatang.

"Kalau ada yang bilang hambur, saya yang tanggung jawab, bukan ke peserta," kata Menko Luhut dalam acara Afternoon Tea, di kantornya, Jumat (11/5).

Menko Luhut menegaskan, anggaran besar tersebut juga digunakan untuk mendongkrak popularitas pariwisata Indonesia di mata dunia. Salah satunya dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

"Kalau ada yang bilang duit kita keluar banyak, kita manfaatkan sekalian memperbaiki daerah pariwisata. Misalnya, untuk Banyuwangi kita perbaiki lapangan terbang Rp 82 miliar. Labuan Bajo kita kerjain, dari lapangan terbang, air, pembuangan sampah. Untuk hal dasar penduduk di sana, air, sampah end to end," ujarnya.

Selain itu, Taman Nasional Komodo juga direnovasi dari segi penerangannya. "Taman Nasional Komodo, kita fokus juga ke sana, penerapan sistem yang akan lebih bantu mereka."

Dengan menggelontorkan uang yang besar nantinya Indonesia disebut akan mendapatkan pemasukan yang tak kalah besar. "Yang kita dapat? Itu promosi kita besar besar-besaran. Nah, mereka ini kan semua (yang datang) orang kaya gak ada yang kismin (miskin). Dari situ kita siapkan turis destinasi. Ada kelas high end dan lain-lain. Itu kan nilai."

Staff Ahli Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Susiwijono mengatakan, pemerintah akan berusaha melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut.

"Kami berusaha melakukan efisiensi, secara umum, realisasi uangnya. Pagu anggarannya itu untuk 2017 alokasinya Rp 45,5 miliar. Tahun 2018 kita alokasikan Rp 810,1 miliar. Jadi, pagu untuk multiyear kira kira Rp 855,5 miliar."

"Beberapa kontrak untuk 2017 realisasinya Rp 10,4 miliar. Tahun 2018 pagunya Rp 810 miliar dengan nilai kontraknya Rp 556 miliar. Jadi kalau kita total di 2017 dan 2018 kontrak dan realisasi Rp 566,9 miliar," tambahnya.

Susiwijono menyatakan angka tersebut masih bisa berubah sebab masih dalam tahap diskusi. "Tahun 2018 masih terus kita bahas. Ini anggaran yang ada di Kemenkeu. BI akan menanggung hotel, venue dan office. Itu sudah berapa besar? BI masih berhitung terus, dari 21 official hotel, kira kira 200 miliar."

Untuk perhotelan, perkantoran dan venue acara para peserta akan membayar kembali kepada pihak pemerintah Indonesia.

"Mereka akan bayar balik ke kita. Kita siapkan 650 room jadi office. Mereka bayar, jadi PNBP. Venue nih ya akan ada 2.000 sampai 3.000 pertemuan selama 2 minggu. Ada 87 ruang rapat. Ini perlu meeting recruitment. Nah, di luar ini, biaya biayanya lain, IT network, kami harus menggaransi wi-fi ini. Kita kerja sama dengan Kominfo dan pekan ini akan kami bahas. Ini sudah kami persiapkan."

(mdk/idr)