Menko Luhut keluhkan pajak dari sektor perikanan masih kecil
"Karena laporan pajak dari perikanan itu rendah. Kita ingin supaya semua, kamu dapat duit tapi juga harus bayar pajak," ucap Luhut.
Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengeluhkan pendapatan pajak dari sektor perikanan masih kecil. Padahal, menurutnya para nelayan telah mendapat keuntungan cukup tinggi dari menangkap hasil laut Indonesia.
"Karena laporan pajak dari perikanan itu rendah. Kita ingin supaya semua, kamu dapat duit tapi juga harus bayar pajak," ucap Luhut di JCC, Jakarta, Selasa (20/9).
Saat ini, Luhut dan nelayan telah menyepakati poin-poin untuk meningkatkan keberlangsungan perindustrian perikanan Tanah Air. Dari poin-poin tersebut, nelayan sepakat untuk ikut membangun negara melalui pembayaran pajak.
"Kemarin saya ingatkan juga, pajak jangan sampai tidak bayar," katanya.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 13 September 2016 mencapai Rp 634,5 triliun. Jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2016 yakni sebesar Rp 1.318,9 triliun.
Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal merinci, total penerimaan tersebut didapat dari PPN dan PPnBM sebesar Rp 240,1 triliun, Pajak Bumi Bangunan (PBB) Rp 15,2 triliun, PPh non-migas sebesar Rp 374 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp 5,4 triliun.
"Pertumbuhan terbesar ada di PPh non-migas 8,32 persen dibanding tahun lalu," ujarnya di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (14/9).
"Kalau PPN secara umum masih negatif pertumbuhannya -1,5 persen. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan negatif PPN impor -39,2 persen."
Baca juga:
Tingkatkan perikanan RI, Luhut minta para nelayan ikut bayar pajak
Temui Luhut, pengusaha ingin aturan Menteri Susi dicabut
AS dukung upaya Indonesia jaga kekayaan alam bawah laut
Jokowi ingin sektor perikanan jadi motor penggerak ekonomi
Pemerintah bongkar 3 kasus penyelundupan senilai miliaran rupiah