Menko Luhut: Kelangkaan garam terjadi karena aturan selama ini tidak jelas
"Menyangkut pengaturan yang tidak jelas dan tidak tidak diatur, tidak pernah sentuh detail sepanjang berpuluh-puluh tahun ini sekarang kami sudah sudah hampir tuntaskan dan Wapres minta saya menyelesaikan," kata Luhut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan kembali angkat bicara terkait kelangkaan garam yang sempat terjadi belakangan ini. Menurut Luhut, hal ini terjadi karena banyak aturan yang tidak jelas. Oleh karena itu, atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pihaknya tengah menyiapkan proyek garam.
"Menyangkut pengaturan yang tidak jelas dan tidak tidak diatur, tidak pernah sentuh detail sepanjang berpuluh-puluh tahun ini sekarang kami sudah sudah hampir tuntaskan dan Wapres minta saya menyelesaikan," kata Luhut, dalam acara rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, di ruang rapat banggar DPR, Rabu (13/9).
Luhut juga mengakui, selama ini aturan soal garam di Indonesia banyak tumpang tindih. "Proyek garam ini enggak selesai karena banyak sekali tumpang tindih dalam ini. Sekarang kami urai," lanjutnya.
Dalam proyek tersebut, Luhut akan melibatkan anak muda. Ditargetkan, tahun 2019 Indonesia sudah bisa swasembada garam.
"Saya minta anak-anak muda mengerjakannya kita sudah punya economic model-nya kita tahun 2019 mestinya bisa swasembada di sini," ujarnya.
Proyek garam ini ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat. "Saya pikir mungkin dalam dua atau tiga minggu ke depan kita sudah akan lihat bentuknya itu dengan jelas," pungkasnya.
Baca juga:
Punya lahan 40.000 hektar, Menko Luhut yakin RI bisa swasembada garam 2019
Pemerintah Jokowi terus bersiap bangun sentra garam baru di NTT
Enam provinsi ini berpotensi produksi garam
Petani minta pemerintah tunda impor garam
Soal impor garam, Kadin minta Pemerintah berpihak kepada petani