Menko Darmin sebut belasan rancangan Perpres dan PP masih mandek

Finalisasi Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah tersebut belum juga tuntas dibahas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui masih banyak rancangan Peraturan Presiden (perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak akan selesai di tahun ini. Penyebabnya adalah karena tidak tuntasnya finalisasi aturan tersebut.

"Perpres dan PP itu belum di teken karena masalah finalisasinya tidak tuntas," kata Darmin di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/12).

"Itu kan jumlahnya banyak, belas-belasan," tambah Darmin.

Namun demikian, Darmin menyebut sebagian Perpres dan PP yang mandek sudah dibahas dengan menteri terkait. "Tidak semua (selesai). Sebagian yang sudah datang menterinya selesai. Sisanya kita datangi saja kantornya," jelas Darmin.

Dia berharap ke depan berbagai peraturan tersebut bisa cepat dituntaskan, agar tidak menghambat jalannya kebijakan pemerintah.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi menolak PP nomor 23 tahun 2010 mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), dan tetap menggunakan PP Nomor 77 tahun 2014 sebagai acuan divestasi saham Freeport.