Menko Darmin Akui Kebijakan DNI Rawan di Tahun Politik

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kebijakan ini memang akan menimbulkan kisruh. Meski demikian, hal ini harus segera dilakukan untuk menarik lebih banyak investor.

Pemerintah mengeluarkan revisi kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) bersamaan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Dengan adanya kebijakan ini, maka peluang Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia akan semakin luas di beberapa bidang.

Hal ini pun sempat menuai berbagai macam tanggapan. Sebab dikeluarkan beberapa bulan menjelang tahun politik Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kebijakan ini memang akan menimbulkan kisruh. Meski demikian, hal ini harus segera dilakukan untuk menarik lebih banyak investor.

"Kita menghadapi itu kita tahu ini tahun politik tapi kita tidak bisa berpikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Senin (19/11).

Menko Darmin menjelaskan, keputusan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan defisit transaksi berjalan yang terus melebar. Meskipun masih berada dalam batas wajar.

"Kita itu kan di bidang ekonomi mengalami persoalan dan fakta-fakta bahwa transaksi berjalan defisitnya walaupun enggak besar sekali, tapi cukup merepotkan kita," jelasnya.

Menko Darmin berharap keputusan ini bisa mengurangi defisit transaksi berjalan. Meskipun kebijakan tersebut tidak akan berdampak secara langsung karena baru bisa dirasakan dalam jangka waktu menengah dan waktu yang akan datang.

"Kita ingin supaya defisit (CAD) ini berkurang secara bertahap. Tapi enggak mungkin berkurang secara drastis dari mana perusahaannya. Kan itu harus investasi dulu baru keluar hasilnya. Itu akan mempengaruhi buka transaksi berjalanya, tapi pasangan dari transaksi berjalan yakni transaksi financial," tandasnya.