Menkeu Sri Mulyani: Defisit APBN 2025 Diperkirakan Capai 2,78 Persen dari PDB
Dalam rapat tersebut, Menteri Sri Mulyani menginformasikan proyeksi fiskal untuk 2025 menunjukkan defisit APBN diperkirakan mencapai 2,78 persen dari PDB.
Pada hari Selasa, 22 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para menteri yang bertanggung jawab di bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa proyeksi fiskal untuk tahun 2025 menunjukkan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025, otlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," ungkap Sri Mulyani kepada para wartawan setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, dia juga menjelaskan mengenai pembahasan APBN 2025 yang sedang berlangsung di DPR RI.
Sri Mulyani menambahkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat dipastikan akan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Mengenai rencana Undang-Undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP," jelasnya.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa persiapan untuk menyusun nota keuangan dan RAPBN 2026 sudah dilakukan. Rencananya, nota tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 15 Agustus 2025. Ia menjelaskan bahwa penyusunan RAPBN ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai program prioritas Prabowo, yang mencakup penyediaan makanan bergizi gratis, pendidikan melalui sekolah rakyat, pengembangan koperasi Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan. "Selain itu, terdapat juga program-program pemerintah lainnya yang sangat penting, seperti pendidikan, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah, perbaikan fasilitas sekolah madrasah, serta peningkatan dalam aspek sekolah digital, dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Sri Mulyani.