Menkeu: BUMN jangan menyerah tagih tunggakan dividen Freeport

"Saya tahu dia tidak mau bagi dividen, sebagai perusahaan itu memang haknya, tapi musti ada fight-nya dong," kata menkeu

Menteri Keuangan Chatib Basri tidak mau tunggakan dividen PT Freeport Indonesia membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 jadi korban. Dia mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjuang meminta hak pemerintah, meski saham yang dimiliki Indonesia hanya 9,3 persen.

"Nanti tekanannya di saya lagi. Jangan semua orang 'ah enggak bisa nagih', kemudian di ujungnya defisitnya (APBN) besar. Coba dulu, jangan apa-apa enggak bisa," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/4).

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluh minimnya porsi saham pemerintah menyebabkan wakilnya kalah suara dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tambang terbesar sejagat itu.

Kepada pemegang saham, Freeport merasa tidak perlu memberikan dividen karena ada pengembangan usaha, dan alasan lainnya. "Hasil RUPS memutuskan tidak memberi dividen, terus BUMN tidak setuju, tapi mereka bilang tidak bisa karena masih ada keperluan lain-lain. Terus pemungutan suara, hasilnya tidak bayar. Saham 9,3 persen tidak ada artinya, karena itu kita masih usahakan," ungkap Dahlan.

Sementara ini, Dahlan mengaku timnya hendak meminta dividen interim, tapi belum jelas teknisnya seperti apa. Chatib mendukung langkah apapun yang bisa membikin perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu membayar kewajibannya pada kas negara.

Apalagi dengan beban APBN tinggi akibat deviasi nilai tukar, pemerintah sedang butuh uang, berapapun jumlahnya. 

"Mbok ya diperjuangin, Rp 1,5 triliun lho, saya lagi perlu uang sekarang. Sudah dua tahun pula. Saya tahu dia enggak mau bagi dividen, sebagai perusahaan itu memang haknya, tapi musti ada fight-nya dong," kata menkeu.

Dalam keterangan pers, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Daisy Primayanti menjelaskan alasan pihaknya menunggak dividen selama dua tahun terakhir. Dia mengaku kebijakan ini berlaku terhadap semua pemegang saham, termasuk ke perusahaan induk dan pemerintah Indonesia. Penyebabnya antara lain,volume penjualan tembaga dan emas yang menurun karena kadar bijih yang rendah, gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global.

Kemudian, penggunaan arus kas untuk investasi sekitar USD 1 miliar guna mendukung pengembangan tambang bawah tanah pada 2017. Tambang bawah tanah ini selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan PTFI.

Aksi Freeport tak menyetor ke kas negara ini membuat target dividen di APBN berpotensi meleset. Seharusnya, tahun ini gabungan laba BUMN maupun saham pemerintah di perusahaan swasta terkumpul Rp 40 triliun.