LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Menkeu Bambang minta dukungan MPR dalam pengesahan UU APBN dan JPSK

Saat ini banyak penyerapan anggaran kementerian yang masih rendah.

2015-07-23 14:39:18
APBN
Advertisement

Usai berlebaran, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Bambang meminta dukungan kepada MPR dalam pembahasan sidang pada bulan depan.

Menteri Bambang meminta dukungan terkait persetujuan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan Rancangan APBN 2016. "Kami bicarakan update ekonomi terkini. Kan masa sidang mau masuk nanti. Agustus. Minta dukungan UU JPSK dan APBN. Jadi itu yang utama," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7).

Selain itu, Menteri Bambang juga curhat terkait penyerapan anggaran yang masih rendah. Dia pun setuju dengan usulan adanya Peraturan Presiden (Perpres) untuk jaminan para pejabat menggunakan anggaran.

"Update masalah serapan anggaran yang terkendala dan mendorong. Mau ada perpres dorong itu," pungkas dia.

Sebelumnya, saat ini banyak penyerapan anggaran kementerian yang masih rendah lantaran banyak pejabat kementerian yang takut menggunakan anggaran. Para pejabat khawatir terbentur masalah hukum terkait penggunaan anggaran tersebut.

"Saya ketemu dengan bupati, gubernur, menteri, eselon I, Kadin, HIPMI. Mereka katakan agak takut pejabat. Para pejabat banyak mengatakan kerja banyak, banyak soal. Kerja sedikit, tak ada soal. Ini menyebabkan penyerapan anggaran rendah, dan ganggu pertumbuhan ekonomi," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan usai bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7).

Dia pun meminta pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap para pejabat pengambil kebijakan agar serapan anggaran pemerintah makin tinggi. Dia pun meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden untuk jaminan tersebut.

"Jangan sampai administrasi kebijakan kena masalah hukum, mereka takut kan, dipanggil-panggil kalau sudah pensiun. Sri Mulyani saja bolak balik, kan mereka mikir nantinya bagaimana," kata dia.(mdk/bim)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.