Menhub Tegaskan Fokus Buka Akses Daerah Terpencil Indonesia Lewat Udara

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menegaskan tidak hanya memperhatikan konektivitas udara di rute-rute gemuk. Perhatian untuk meningkatkan konektivitas di wilayah 3T juga menjadi komitmen pemerintah. Kementerian Perhubungan mengalokasi anggaran yang cukup besar untuk pengembangan konektivitas di Papua.

2019-09-25 13:10:01

Jalur penerbangan

"Amanat yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan bukan saja kota-kota besar, atau tempat wisata, tapi justru yang terluar, tertinggal, dan terdepan ini," kata dia, dalam Panel Diskusi bertajuk 'Polemik dan Prospek Industri Aviasi: Harga Tiket, Kompetisi, dan Efisiensi', di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (25/9).

Sebagai contoh, lanjut Menhub Budi, Kementerian Perhubungan mengalokasi anggaran yang cukup besar untuk pengembangan konektivitas di Papua. Fasilitas yang dibangun Kementerian Perhubungan, kata dia, bisa berupa bandara atau fasilitas pendukung lain.

"Tidak mudah, tapi Kementerian Perhubungan selalu berusaha memberikan fasilitas. Sejumlah bandara kita bangun, sejumlah fasilitas kita bangun," jelasnya.

"Bahkan di Papua, yang merupakan daerah 3T menghabiskan 35 persen anggaran Kementerian Perhubungan di sektor udara itu adalah di Papua," imbuhnya.

Sebagai negara kepulauan, jelas Menhub Budi, konektivitas udara memiliki nilai penting bagi Indonesia. Terutama untuk mengakomodasi kebutuhan akan sarana transportasi udara di daerah terpencil.

"Kita lihat bahwa transportasi sangat penting. Apalagi Indonesia negara kepulauan. Tidak mungkin teman-teman kita yang di Rote dan Miangas itu berenang di laut," tegas dia.

Karena itu, Mantan Direktur Utama AP II ini mengharapkan, pihak maskapai pun dapat memberikan layanan hingga ke daerah 3T, meskipun tergolong dalam 'rute kurus'.

"Dibutuhkan satu atensi dari industri penerbangan. Kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar yang sama seperti jalur-jalur gemuk. Kami tahu upaya menjangkau tempat-tempat itu dibutuhkan suatu effort, bahkan subsidi dari industri penerbangan," tandasnya.

(mdk/bim)