Menhub Jonan: Pemerintah tak akan bangun proyek kereta cepat

Alasannya, dana pembangunan dari APBN akan digunakan untuk pembangunan jalur kereta api di luar Jawa.

Di era kepemimpinan EE Mangindaan, Kementerian Perhubungan menghidupkan ambisi memiliki kereta cepat di Indonesia. Kereta ini berkecepatan 250-300 km per jam. Jalur kereta yang akan dibangun panjangnya sekitar 750 km.

Kajian untuk kereta cepat pun digodok oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dikabarkan, pra studi kelayakan untuk mega proyek sistem transportasi ini sudah rampung. Dalam kajian awal yang dilakukan Bappenas yang bekerja sama dengan Kementerian Transportasi Jepang tersebut, proyek ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama, jalur Jakarta-Bandung. Kedua, jalur Bandung-Cirebon. Ketiga, Cirebon-Surabaya. Dari hasil kajian awal, butuh investasi besar untuk memiliki kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Keinginan Indonesia memiliki kereta cepat hanya sebatas mimpi. Sebab, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menutup pintu rapat-rapat pengerjaan proyek ini menggunakan uang negara. Sejak masih menjabat sebagai Dirut PT KAI, Jonan sudah lantang menyuarakan soal penolakan kereta cepat.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Jonan kembali menegaskan sikap pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak membangun jalur kereta api cepat dari Jakarta-Surabaya. Alasannya, dana pembangunan dari APBN akan digunakan untuk pembangunan jalur kereta api di luar Jawa.

"Dalam lima tahun ke depan, APBN kita sudah tidak akan bangun lagi kereta cepat di Jawa," ujar dia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (21/1).

Jonan menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK tidak akan melakukan pinjaman luar negeri untuk mewujudkan proyek kereta cepat. Namun, dia tidak menutup pintu jika ada pihak swasta yang berniat merealisasikan proyek ini.

"Kecuali swasta mau bangun jkt-surabaya high speed train. Saya yakin harga tiket USD 100-150 lebih mahal dari tiket Garuda ekonomi kalau tanpa subsidi," pungkas dia.