Mengaku rugi Rp 14 triliun, menteri ESDM minta BPKP audit Pertamina

Menteri ESDM mengatakan, ini diperlukan agar pemerintah bisa memprediksi waktu pelunasan utang.

PT Pertamina mengaku masih mengalami kerugian Rp 600 per liter dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Harga keekonomian Premium seharusnya Rp 8.000 per liter. Namun, Pertamina masih menjual harga BBM sebesar Rp 7.400 per liter. Akibatnya, Pertamina mengaku merugi hingga Rp 12-14 triliun.

‎Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit dan memeriksa pembukuan milik PT Pertamina (Persero). Tujuannya untuk mengetahui secara pasti utang pemerintah terhadap perusahaan pelat merah itu.

"Sekarang kami akan minta BPKP untuk mereview pembukuan Pertamina seperti apa? Sehingga kami bisa menghitung berapa lama waktu untuk melunasi kewajiban itu," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (1/9).

Menteri Sudirman Said kembali menjelaskan, salah satu penyebab membengkaknya utang pemerintah kepada Pertamina karena kebijakan tidak menaikkan harga BBM pada April 2015.‎ Saat itu pemerintah beralasan harus menjaga kestabilan perekonomian. Sebab harga minyak dunia‎ tengah mengalami lonjakan.

"Kami mesti fair. Orang berteriak supaya harga dinaikan. Kami memilih yang stabil. Sekarang (teriak) diturunkan. Ini memang proses pembelajaran bagaimana mengelola harga energi," terangnya.

Disinggung target penyelesaian audit ini, Sudirman Said belum dapat memastikan. "Kami kirim surat, nanti BPkP punya kesibukan lain," tutupnya.