Mau berbisnis, DPR tegaskan Israel harus turuti kemauan politik RI

"Hubungan politik sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan hubungan perdagangan," ujar Nasril.

2016-03-30 16:14:42

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Nasril Bahar mengatakan kerja sama Indonesia-Israel dimungkinkan hubungan diplomatik kedua negara sudah cair. Ini menanggapi penawaran Israel agar membuka hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia.

Nasril menambahkan jika memang Israel berkeinginan menjalin hubungan diplomatik maka harus memenuhi permintaan politik Indonesia terlebih dahulu. "Hubungan politik sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan hubungan perdagangan, sepanjang hubungan politik belum cair, hubungan bilateral ya biasa-biasa saja," ujar Nasril saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (29/3).

Namun demikian, pihaknya tetap tidak memungkiri kemungkinan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Israel. "Kalo produk Israel bukan menutup mata kita ada di Indonesia. Secara resmi kita belum membuka hubungan bilateral, maka harus didahului dengan hubungan politik dan diplomasi dulu, baru mengikuti hubungan bisnisnya. Kita bukan menutup pintu untuk seluruh negara menjalin hubungan bisnis, kita akan buka tapi ya dahului itu," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Nasril, pihaknya meminta ketegasan pemerintah dalam menanggapi keinginan pemerintah Israel.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan perlunya perubahan hubungan diplomatik antara negaranya dengan Indonesia. Netanyahu menyayangkan selama ini Israel-Indonesia terlibat dalam 'perang dingin' hanya karena tak ada komunikasi formal. Padahal peluang kerja sama di bidang bisnis maupun alutsista sangat terbuka.

"Sudah saatnya antara Indonesia-Israel terjalin hubungan formal. Kami memiliki peluang kerja sama di bidang teknologi dan pengairan," kata Netanyahu di kantornya, Yerusalem.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal seruan Netanyahu. Menurutnya, Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Di mana, Indonesia akan memprioritaskan pembebasan Palestina daripada yang lain.

"Indonesia akan lebih mengutamakan kemerdekaan Palestina, kalau kemerdekaan Palestina itu bisa dilakukan dan tuntutan kita terpenuhi maka Indonesia juga dengan terbuka 'memikirkan' bukan menyetujui," kata Pramono usai membuka acara Pencanangan dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat.

(mdk/bim)