Mangkrak 6 tahun, pembangunan KEK Sorong terganjal empat permasalahan ini

Wakil Bupati Sorong Papua, Suka Harjono beserta Tim Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong mendatangi kantor Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas percepatan pembangunan KEK Sorong. Menko Luhut menyebutkan pembangunan KEK Sorong akan direvitalisasi.

2018-07-20 20:34:32

Kawasan Ekonomi Khusus

"KEK tadi itu sudah 6 tahun tidak jalan. Kita revitalisasi lagi," kata Menko Luhut, di Kantornya, Jumat (20/7).

Menko Luhut mengungkapkan ada empat masalah utama yang menjadi kendala lambatnya proses pembangunan KEK Sorong. Kendala pertama ada pada masalah Pelabuhan Arar. "Jadi kayaknya harus terpadu, menyangkut masalah Pelabuhan Arar. Arar itu tidak berfungsi sebagai mestinya karena itu ada di walikota dan kabupaten," ujarnya.

"Kemudian masalah lain ternyata 200 meter dari pelabuhan ada karang mau diapain. Sekarang lagi dibikin studinya apakah mau diledakkan atau bagaimana," sambungnya.

Permasalahan kedua adalah terkait industri yang mau masuk di KEK Sorong. Saat ini, baru ada industri nikel yang mengajukan diri. "Ada nikel juga, yang dari Raja Ampat bikin di situ, kalau (bikin di) Raja Ampat kan tidak bisa. Nah saya bilang harus dia dari nikel ke stainless steel, ke karbon steel supaya ada nilai tambahnya."

Masalah ketiga adalah terkait kelistrikan. Dia menjelaskan ada kemungkinan KEK Sorong bisa kekurangan pasokan gas sebagai sumber pemasok listrik.

"Keempat tadi mengenai air, airnya itu bagaimana. Sekarang ini kan air bisa diambil 30 kilometer dari situ, tapi sudah mulai diambil. Jadi mesti tidak ada masalah."

Menko Luhut menegaskan dalam waktu dekat akan terjun langsung ke lapangan untuk mengatasi semua masalah tersebut. "Kita mau secepatnya. Nanti saya mau ke sana," tambahnya.

Senada, Wabup Sorong Suka Harjono mengungkapkan masih ada beberapa kendala yang menghambat pembangunan KEK Sorong. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah pusat segera turun tangan.

"Jadi kami ada penyampaian persoalan-persoalan kami yang belum kami selesaikan sehingga dengan harapan dengan dorongan pemerintah pusat dari pak Menko Kemaritiman (Luhut) untuk mempush dari lembaga-lembaga terkait. Sehingga dengan demikian, harapan besar kami beliau akan hadir di sana di awal-awal bulan," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk persoalan ketersediaan air bersih harus ada campur tangan pemerintah pusat terkait sarana infrastrukturnya. Sedangkan untuk masalah kelistrikan sudah bisa diatasi dengan bantuan investasi dari perusahaan asal Austria yang akan masuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas.

Perusahaan asing tersebut akan bekerjasama dengan BUMD setempat yaitu MOW (Malamoi Olom Wobok). "Menyangkut listrik, kami ada investor yang hadir menggunakan PLTMG, kami punya penghasil gas bumi ada di sana. Kapasitas di kawasan itu sementara 17 MW, ke depan lihat kebutuhannya, kalau tambah banyak ya butuh tambah lagi."

(mdk/bim)