Manfaatkan pengawasan satelit jadi langkah tepat BPS hitung produksi beras nasional

Fauzi berpandangan, metode perhitungan produksi beras ini dapat disosialisasikan ke Kementerian terkait, utamanya Kementerian Pertanian. Tujuannya, agar pemerintah bisa mendapatkan data produksi beras yang valid.

2018-10-25 18:33:32

pertanian

Anggota Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fauzi Amro mendukung langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang memanfaatkan teknologi citra satelit untuk menghitung data produksi beras di Indonesia. Metode ini menurutnya memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

"Metode ini dapat membuat data produksi beras seluruh kementerian terkait menjadi sama. Selain itu, data beras ini nantinya dapat menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan nasional," ucap Fauzi di Jakarta, Kamis (25/10).

Fauzi menilai, metode ini dapat membuat data produksi beras seluruh kementerian terkait menjadi sama. "Selain itu dapat menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan nasional dan pemenuhan beras," ucap Fauzi.

"Apalagi hal ini sudah diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Semoga dengan penyempurnaan metode ini, kebijakan beras akan menjadi lebih terpadu," katanya.

Terkait perbedaan data penghitungan yang dikeluarkan BPS dengan Kementan ini, dia menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan. Menurutnya, BPK harus mengaudit Kementan sebagai penggunaan anggaran.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan, Kementan sebaiknya tidak perlu terlalu terburu-buru untuk mengklaim bahwa produksi padi mengalami surplus sebanyak 13,3 juta ton beras. Menurut dirinya data tersebut masih bisa mengalami perubahan hingga akhir 2018 nanti.

"Kami sudah sering sampaikan tunggu dari publikasi BPS, sebelum mengeluarkan data. Kami juga selalu bilang jangan kampanye surplus berlebih. Dan inikan dalam batas waktu tertentu bisa turun dan bisa naik juga," ucapnya.

Alamsyah menilai, jika memang ingin membuktikan dugaan penyelenggaraan anggaran, hal tersebut diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Dia melanjutkan, selain produksi beras Kementan juga perlu diaudit masalah cetak sawah, anggaran pembelajaan alat produksi pertanian, dan produksi pertanain yang lainnya.

"Cetak sawah, apa sudah produksi apa belum dimanfaatkan atau tidak sesederhana itu, menurut saya itu tugas BPK lah, kami hanya memantau saja," pungkasnya.

(mdk/idr)