Mafia Pangan Hingga BPNT Bikin Beras Bulog Tak Terserap Optimal

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, dilepasnya 50 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) akibat kondisi beras yang sudah rusak disebabkan banyaknya mafia beras.

2019-07-02 12:05:51

bulog

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, dilepasnya 50 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) akibat kondisi beras yang sudah rusak disebabkan banyaknya mafia beras.

Tak hanya itu, kurangnya sinergi antara kementerian dan lembaga (K/L) terkait kebutuhan beras kerap kali menjadikan beras menjadi komoditas bisnis untuk kepentingan oknum atau institusi tertentu.

"Pangan (beras) ini bukan barang mati, makanya ada nilai turunnya. CBP itu bukan punya bulog tapi pemerintah, jadi harus ada audit, ada izinnya karena menyangkut beban yang ditanggung oleh negara sebagai yang bertanggung jawab dalam pengadaan beras itu," tuturnya di Jakarta, Selasa (2/7).

Selain itu, Budi juga menyebutkan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menyebabkan penyerapan beras oleh Bulog tak optimal. Untuk itu, persoalan pangan didalam negeri menjadi pelik. Selain kemunculan BPNT, kartel beras pun menjamur sehingga penyerapan beras Bulog terancam berhenti.

"Seolah-olah Bulog ini berbisnis. Ini melemahnya kewenangan kendali pangan oleh negara karena hitunganya semua berpikir kepentingan pribadi dan kelompok. Semua itu sekarang berpikir bagaimana saya mendapatkan finansial. Lupa bahwa ini tugas pengabdian masyarakat. Kalau di supply pasar bebas maka berasnya bulog tidak keluar maka serapan kita ya akan berhenti. Persoalannya di pangan," tegas dia.

Menurutnya, sebagai program pemerintah, BPNT seharusnya dapat melibatkan Bulog. "Jadi kalau BPNT tak diberikan ke Bulog ya percuma ini kita menyerap," tegasnya.

"Jadi cobalah urusan pangan diserahkan ke Bulog karena cadangan pangan negara itu ada di bulog. Jadi kita harus impor daging, ayam, gula itu seharusnya yang menentukan bulog karena bulog tak ada kepentingan dagang, kepentingan cari duit. Tugasnya jadi bufer stoknya negara," tambah dia.

Dia menilai, pemahaman yang tidak merata terkait kebutuhan beras masih terjadi di antar kementerian dan lembaga (K/L). Karenanya, setiap pihak masih banyak memiliki kepentingan masing-masing.

Pihaknya mengaku siap jika memang Perum Bulog pada akhirnya bergerak ke arah komersial. Padahal, selama ini Bulog bertugas menjalankan stabilisasi pangan didalam negeri.

"Bulog juga punya keterbatasan. Kita kan nyerap beras dengan dana pinjaman, pakai bunga komersial itu. Jadi bukan pakai APBN," tuturnya.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)