Luhut minta pengusaha tambang tak dipaksa ikut Tax Amnesty

Minimnya investasi di sektor pertambangan membuat kepatuhan pengusaha di sektor tersebut dalam membayar pajak masih rendah. Untuk itu, Luhut meminta agar para pengusaha tambang tidak terlalu ditekan dalam menjalankan kepatuhan pajaknya, termasuk untuk mengikuti program Tax Amnesty.

2016-10-27 19:14:45

Luhut Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jika kepatuhan dari wajib pajak (WP)‎ di sektor pertambangan memang rendah karena dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya akibat minimnya investasi di sektor pertambangan.

"Ya memang tidak ada investasi selama ini kan. Makanya ikut berpengaruh," ujarnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (27/10).

Untuk itu, dia meminta agar para pengusaha tambang tidak terlalu ditekan dalam menjalankan kepatuhan pajaknya, termasuk untuk mengikuti program Tax Amnesty. Andai memang investasi sektor pertambangan sedang bergairah, pihaknya juga akan mendorong agar pengusaha tambang ikut dalam Tax Amnesty.

"Kalau mau dipaksakan, jadi apa yang mau dipajakin? Angin?‎," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pengusaha di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dan minyak dan gas (migas) dapat mengikuti program Tax Amnesty atau amnesti pajak. Sebab, kepatuhan dari wajib pajak di sektor tersebut masih jauh dari kata menggembirakan.

"Tadi malam saya bertemu dengan pengusaha tambang minerba dan migas. Saya minta partisipasi mereka dalam Tax Amnesty karena kepatuhan perusahaan minerba masih sangat perlu ditingkatkan," ujar dia di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/10).

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak pengusaha dan perusahaan di sektor ini belum menyetor royalti dan iuran lainnya. Alasan mereka, disebabkan kondisi pelemahan ekonomi global yang berdampak pada bisnisnya.

"Tapi saat booming komoditas, harga minerba dan migas naik di lima tahun terakhir, kepatuhan tidak cukup baik juga dari mereka," ungkap Sri Mulyani.

(mdk/bim)