Luhut minta Jepang bangun smelter di Indonesia
Luhut meminta Jepang untuk membangun smelter di Indonesia. Hal ini untuk menjawab keinginan Jepang yang ingin agar ekspor mineral diizinkan. Pemerintah Jepang langsung merespon permintaan pemerintah dengan mengirim tim khusus yang akan melihat langsung beberapa contoh smelter yang ada di Indonesia.
Pemerintah telah melakukan pelarangan ekspor bijih mineral kepada perusahaan tambang yang tidak mau membangun pabrik pemurnian atau smelter di Indonesia. Hal ini sesuai dengan mandat yang tercantum dalam kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2014 dan di dalam pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 1 tahun 2014 yang menyebut bahwa ekspor mineral mentah dilarang mulai Januari 2017.
Saat kunjungan kerja, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kepada Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe jika keputusan tersebut diambil pemerintah sebagai langkah untuk memprioritaskan industri dalam negeri dan mensejahterakan rakyat melalui dampak dari industri turunannya.
"Pelarangan ekspor bijih mineral, saya jelaskan ke PM (Jepang) bahwa itu dilakukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami ingin melihat industri turunannya seperti di Morowali," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (23/12).
Bahkan, Luhut meminta Jepang untuk membangun smelter di Indonesia. Hal ini untuk menjawab keinginan Jepang yang ingin agar ekspor mineral diizinkan.
"Saya minta Jepang membangun smelter di daerah Sulawesi," katanya.
Luhut menyebut pemerintah Jepang langsung merespon permintaan pemerintah dengan mengirim tim khusus yang akan melihat langsung beberapa contoh smelter yang ada di Indonesia. "Dan mereka akan mengirim tim untuk melihat Morowali sebagai model mereka," pungkasnya.
Baca juga:
Bangun Pelabuhan Patimban, pemerintah pinjam dana Rp 42 triliun
Inpex dapat perpanjangan kontrak Blok Masela selama 7 tahun
Kisah Jepang sampingkan hubungan buruk pada China demi genjot wisata
Ini klarifikasi Luhut soal serbuan tenaga kerja ilegal asal China
Unit Pemantapan Pancasila diusulkan setara menteri negara
Luhut sebut pemerintah pengusaha sama-sama untung berkat gross split
Menko Luhut ajak bupati se-Indonesia sukseskan Tax Amnesty