LPDB Kemenkop perkuat modal UKM sektor perikanan di Sumbar

Kesepahaman tersebut terkait dukungan pengembangan UKM sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat.

LPDB-KUMKM bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama (MoU) perihal kerja sama pinjaman kepada KUMKM bidang Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat. Kesepahaman tersebut terkait dukungan pengembangan UKM sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat, di Hotel Balairung, Jakarta, Rabu (26/7),

Kemas mengatakan, bantuan penguatan modal usaha bagi pelaku UKM di sektor perikanan ini sangat sejalan dengan program Nawacita Presiden Jokowi, yakni potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

"Ini sangat sejalan dengan program nawacita Presiden Jokowi. Di sini peran LPDB, Kemenkop masuk kita akan melihat proposal-proposal (pengajuan pinjaman) yang dilakukan kepada kami bisa kita akomodir," katanya.

Selain itu, Kemas mengatakan, ini merupakan salah strategi di bidang perikanan, dan memang, di Sumatera Barat memiliki potensi ikan yang luar biasa.

"Ini bagus, karena salah satu strategi kita di bidang perikanan. Tadi Pak Gubernur mengatakan sangat besar potensi perikanan di Sumbar, lapangan kerja yang timbul di Sumbar dari sektor perikanan juga luar bisa sehingga LPDB masuk," kata Kemas.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi upaya LPDB yang telah memberikan bantuan penguatan modal kepada pelaku KUMKM Sumbar. Diharapkan dengan bantuan tersebut mampu memicu UKM semakin bergairah, sehingga ekonomi di daerah bisa tumbuh.

"Dana bergulir LPDB sangat membantu pelaku UKM, karena itu kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang sangat terasa ini," ungkap Prayitno.

Dalam kesempatan yang sama, Kemas Danial juga menerima pengajuan proposal dari CV Andalas Samudera Sejati senilai Rp 8,3 miliar. Nantinya akan menjadi kesempatan kedua bagi CV ASS menerima bantuan modal dari LPDB, yang sebelumnya senilai Rp 3 miliar.

"Kita yang pertama memberikan untuk ekspor ikan Kerapu. Ini sekarang sudah lancar dan mereka minta tambah lagi insya Allah bisa kita berikan Rp 8,3 miliar untuk menambah ekspor mereka," jelas Kemas.

Direktur Utama CV ASS, Herman Halim mengungkapkan, bisnis ikan kerapu memang membutuhkan persiapan modal yang besar, karena mahalnya biaya operasional, seperti membeli kapal dan biaya ekspor.

"Bantuan modal yang besar ini saya harapkan nelayan bisa berlanjut dan memperbesar jumlah produksinya," kata Herman.