Literasi Keamanan Data Digital Orang Indonesia Masih Minim
Ketua Indonesian Cyber Security Forum, Ardi Sutedja mengatakan, masyarakat Indonesia masih sekadar tahap pengguna internet. Sebab, menurutnya tidak banyak yang mengetahui lanskap transformasi digital saat ini.
Literasi keamanan data pada teknologi oleh masyarakat Indonesia dinilai belum maksimal atau masih minim. Akibatnya, masih banyak masyarakat Indonesia menjadi korban cyber crime akibat minimnya pemahaman privasi data.
Ketua Indonesian Cyber Security Forum, Ardi Sutedja mengatakan, masyarakat Indonesia masih sekadar tahap pengguna internet. Sebab, menurutnya tidak banyak yang mengetahui lanskap transformasi digital saat ini.
"Jadi potret masyarakat kita lebih mudah pencet tombol tanpa pikir panjang. Misalnya transformasi digital, tahu tidak seperti apa lanskapya?" kata Ardi dalam diskusi virtual, Senin (9/11).
"Masih banyak yang belum mengetahui risikonya," sambungnya.
Ardi menuturkan ada dua aspek yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia yang disebut menjadi pengguna internet dengan jumlah sangat besar. Dua aspek tersebut adalah keamanan dan ketahanan. Untuk keamanan, ujar Ardi, rata-rata masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya keamanan gawai dengan cara selalu memperbarui sistem perangkat.
Namun, untuk ketahanan, Ardi menilai aspek ini masih belum dikuasai betul oleh masyarakat. "Karena ketahanan ini tergantung dari SDM-nya itu sendiri," tuturnya.
Merujuk ke kemampuan SDM, Ardi kembali mengingatkan aspek ketahanan sangat berkaitan dengan literasi masyarakat dalam memberikan data secara online, atau berbasis teknologi.
Duplikasi Data
Laporan kasus kebocoran data masih terjadi di beberapa kesempatan. Namun, definisi kebocoran data tidak sekadar ada sesuatu yang hilang dari si pemilik data.
Ketua Indonesian Cyber Security Forum, Ardi Sutedja mengatakan, maksud dari kebocoran data adalah data pribadi masyarakat yang tersimpan secara online kemudian disalin oleh pihak ketiga dan dipergunakan terhadap aksi-aksi tidak bertanggung jawab.
"Harus paham pencurian data bukan fisik yang hilang, tapi disalin dan itu bisa disalahgunakan misalnya KTP yang jelas masyarakat yang alami ini jelas dirugikan," kata Ardi dalam diskusi virtual, Senin (9/11).
Dia juga menuturkan, pencurian data yang dilakukan para hacker atau pihak ketiga kerap kali tidak disadari oleh penggunanya. Untuk itu, dia mengingatkan agar masyarakat paham dan patut kritis dalam memberikan data pribadi secara online.
Misalnya, imbuh Ardi, data apa saja yang perlu dan tidak perlu diisi saat mengajukan pinjaman online, atau melakukan transaksi online. "Jadi di sini posisinya enggak ada istilah gaptek (gagap teknologi)," tuturnya.
Direktur Tata kelola Aplikasi Informatika kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam F Barata menimpali apabila data sudah terlanjur bocor langkah yang harus dilakukan pemilik data adalah segera mengganti pin atau password.
"Kalau sudah terlanjur bocor harus segera diubah pin agar pihak ketiga itu tidak menguasai data korbannya secara terus menerus," terangnya.
Mariam juga menuturkan, masyarakat yang merasa dirugikan akibat kebocoran data bisa langsung melaporkan kejadian tersebut ke aduankonten@kominfo.go.id.
(mdk/idr)