LIPI: Ekspor Indonesia Alami Gangguan Setelah Krisis 1998

Selama ini ekspor yang dilakukan oleh pemerintah pun kebanyakan basisnya dari Penanaman Modal Asing (PMA), bukan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara langsung.

2018-12-20 18:02:05

ekspor impor

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (P2E-LIPI), Maxensius Tri Sambodo, menilai bahwa pemerintah Indonesia kesulitan meningkatkan ekspor sejak terjadinya krisis ekonomi pada 1998. Oleh karena itu, ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mendongkrak kembali nilai ekspor.

"Ruang ekspor agak sulit karena ekspor banyak mengalami gangguan setelah krisis 1997-1998. Kita agak tertatih-tatih jalannya sehingga agak sulit untuk mengekspor," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/12).

Maxensius mengatakan, selama ini ekspor yang dilakukan oleh pemerintah pun kebanyakan basisnya dari Penanaman Modal Asing (PMA), bukan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara langsung.

"Lebih banyak ekspor kita didorong oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi, kalau perusahaan asing lebih banyak masuk dan mereka ekspor oriented kita berikan banyak insentif. Kalau mereka mau bikin pabrik dan target sekian ekspor baru dikasih insentif," jelasnya.

Di samping itu, ekspor Indonesia lebih banyak kepada berbasis sumber daya alam, sedangkan untuk produk bernilai tambah masih agak kesulitan. "Ekspor kita bukan yang terkoneksi dalam jejaring global. Padahal itu enak kalau satu naik kita kebawa naik," imbuhnya.

"Potensi kita untuk itu sangat besar hanya problemnya hilirisasi. Industri yang prospektif antara lain CPO Hilirisasi CPO kita sama Malaysia jauh padahal ke kebun kita banyak," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah saat ini telah mengkaji kebijakan baru untuk mendorong peningkatan ekspor. Salah satu yang tengah diupayakan adalah diversifikasi ekspor.

"Diversifikasi ekspor tetap jalan tetapi kita masih mencari juga kebijakan-kebijakan baru untuk mendorong ekspor," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta,

(mdk/idr)