Lembaga Pengelola Investasi Kunci Pembangunan Indonesia Bebas Ketergantungan Utang
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan terus mengerjakan berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia meski masih dalam situasi pandemi Virus Corona. Namun, kali ini pemerintah ingin menjalankan pembangunan tanpa mengandalkan dari utang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan terus mengerjakan berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia meski masih dalam situasi pandemi Virus Corona. Namun, kali ini pemerintah ingin menjalankan pembangunan tanpa mengandalkan dari utang.
"Kita ingin menyinambungkan proyek-proyek nasional terus dibangun. Terlepas kondisi Covid saat ini, tapi tidak dengan utang, malah di support melalui modal. Nah, ini kita berharap pengembangan infrastruktur di Indonesia tetap berjalan dengan bantuan modal," ujar Menteri Erick, Kamis (25/2).
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah kemudian membentuk Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Nantinya dalam pembangunan proyek nasional, INA akan bekerja sama dengan investor asing.
Dia meyakini, masih banyak investor-investor yang bersedia menanamkan dananya di Indonesia. Sebab, para investor memiliki rasa percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat.
"INA sendiri berpartner dengan banyak negara yang percaya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prioritas project yang ada di INA ada tiga, infrastruktur, tol, airport dan pelabuhan. Ini bagian bagaimana optimalisasi market dan kesinambungan aset di BUMN," tandasnya.
Utang Pemerintah Sentuh Rp 6.074 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp6.074,56 triliun per akhir Desember 2020. Secara nominal, utang pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan utang masih bakal terjadi seiring melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Meski begitu pelebaran defisit merupakan langkah normal di saat resesi.
"Wajar ketika belanja naik drastis, penerimaan negara turun drastis, kalau dicombine, hasilnya, ya, defisit APBN melebar. Dan defisit melebar ini suatu keniscayaan. Justru saya lebih khawatir defisitnya dikencengin, tidak boleh melebar, dan akhirnya pemerintah tidak melakukan apa-apa. Itu justru bahaya," jelas Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah.
Piter melanjutkan, jika pemerintah tidak melebarkan kontraksi ekonomi, maka ekonomi Indonesia akan jatuh lebih dalam. Dampaknya, lanjutnya, pengangguran akan semakin besar, begitu juga dengan kemiskinan. Lebih parah lagi, jika pemerintah memaksa 'menjaga' defisit APBN agar tidak melebar, Indonesia bisa dipastikan jatuh ke jurang krisis yang lebih dalam.
(mdk/bim)