Lembaga hingga aktivis Papua satu suara hentikan polemik Freeport

Negara dan para pemangku kepentingan bisnis agar melibatkan hak masyarakat adat dalam mengambil kebijakan.

2017-03-03 11:21:00

Freeport

Ketua Lembaga Adat Suku Amungme (LEMASA), Odizeus Beanal, mengatakan pihaknya tidak ribut soal siapa pemilik saham. Tapi kehancuran lingkungan dan tatanan simbol budaya yang rusak harus dipulihkan demi sebuah martabat yang adil, Jumat (3/3).

Odizeus juga menuturkan bahwa martabat Amungme yang sudah dihancurkan selama operasi tambang tidak bisa di jawab dengan harga dana satu persen.

"Ini soal harga diri kami, perasaan sosial akan filosofi adat budaya leluhur Amungme harus dikembalikan, jangan lubangi mama kami," kata Odizeus.

Senada dengan Odizeus, aktivis pertambangan rakyat di Papua, Jhon Gobai yang juga Sekertaris II Dewan Adat Papua, mengingatkan negara dan para pemangku kepentingan bisnis agar melibatkan hak masyarakat adat dalam mengambil kebijakan.

"Tidak penting bicara soal kepemilikan saham. Martabat adat tidak bisa diukur melalui saham. Kami ingin langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah freeport, kedepan harus benar benar melibatkan pemilik tanah," ujar Gobai.

Neles Kum, pemuda asli Amungme, juga menghendaki agar penyelesaian masalah freeport tidak menjadikan masyarakat adat sebagai kambing hitam. Sebab, menurutnya, selama 50 tahun freeport menambang, banyak saudaranya yang mendapat dampak buruk secara langsung.

Aktivis Papua lainnya, Arkilaus Baho, mengatakan Freeport harus mengalah sebagai bentuk dukungan terhadap UU Minerba dan PP Nomor 1 Tahun 2017 yang sudah tercantum di dalamnya tinggal di implementasikan.

"Supaya ruang berunding bebas dan tidak ada unsur paksaan, terutama soal implementasi regulasi IUPK yang dijalankan oleh pemerintah terkait freeport, maka segala upaya kekisruhan yang saat ini dilakukan oleh pihak tertentu yang masih menyuarakan kepentingan Freeport harus dihentikan agar ada suasana damai untuk duduk bicara," jelas Arki.

(mdk/ibs)